NASIONAL
NASIONAL

Dicap Kegiatan Usaha, Ojol Terancam Enggak Dapat Subsidi BBM

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sartono Hutomo meminta pemerintah agar tak terburu-buru dalam memutuskan kebijakan untuk menyetop Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubisdi pertalite kepada para pengemudi driver ojek online (ojol).Hal ini disampaikan Sartono menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal jika ojek online (ojol) tak akan diberi bahan bahar minyak (BBM) subsidi, pertalite cs. Ia berdalih ojol merupakan kegiatan usaha.

ADVERTISEMENTS
SMS Poin - Bank Aceh Syariah

“Perlu disikapi secara bijak dan jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru. bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam menekan biaya hidup sehari-hari. Namun, kita juga harus adil dalam melihat peran strategis ojek online dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas (roda penggerak ekonomi rakyat),” kata Sartono kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

Berita Lainnya:
Anggaran Iklan Rp 1,8 M Tak Disentuh, KPU Medan ‘Hilangkan’ Hak Paslon Untuk Disosialisasikan Ke Masyarakat
ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

Sartono menuturkan, peran strategis Ojek Online (ojol) saat ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat (pekerjaan real).

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Mereka membantu mobilitas masyarakat, mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta membuka peluang penghasilan bagi jutaan pengemudi. Apalagi, mengategorikan mereka sebagai pelaku usaha (besar) tanpa melihat konteks ini akan tidak tepat.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Lebih lanjut Sartono menjelaskan jika kebijakan ini diterapkan akan ada dampak pada tarif transportasi, biaya pengantaran barang, hingga meningkatnya beban masyarakat pengguna layanan ojol. 

Berita Lainnya:
Warga Tolak Cabup Bekasi Dani Ramdan saat Kampanye di Pasar Induk Cibitung, Apa Reaksinya?

Oleh karena itu, ia menilai, kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan perwakilan pengemudi ojol, aplikator, dan para ahli. Agar tidak terjadi kegaduhan di waktu yang akan datang.

“Kami di DPR RI, akan terus mengawasi agar kebijakan subsidi BBM sesuai dengan semangat keadilan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan satu pihak pun. Pemerintah harus cermat, transparan, dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Sehingga tidak boleh ada warga negara yang merasa dirugikan,” tutupnya.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya