Keynesian teori misalnya di era depresi ekonomi menyarankan pemerataan dilakukan secara total sehingga daya beli masyarakat menguat. Setelahnya akan ada pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.
Sebagai anak dari pendiri Partai Sosialis Indonesia, Prof Soemitro Djojohadikusumo, tentu Prabowo melihat pembangunan dari perspektif sosialistik. Dalam teori pertumbuhan, kelompok neoliberalisme menekankan pentingnya pertumbuhan, kemudian baru ada pemerataan.
Prinsip ini dikembangkan Adam Smith dan pengikutnya seperti Fredrick Hayek dan Milton Friedman, bahwa “trickle down” effect akan terjadi setelah adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi biarkan segelintir orang orang menjadi kaya, nanti mereka akan buat kekayaan itu menyebar secara natural.
Sebaliknya, kaum sosialis, seperti partai buruh di Inggris, Australia dan partai Demokrat di US, melihat pertumbuhan dan pemerataan itu harus dilakukan secara paralel. Bahkan, lebih ekstrim lagi teori “growth through equity”, mendorong adanya pertumbuhan setelah dilakukan pemerataan.
Keynesian teori misalnya di era depresi ekonomi menyarankan pemerataan dilakukan secara total sehingga daya beli masyarakat menguat. Setelahnya akan ada pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.
Keynes mengkritik, jika mengikuti kelompok pemikir Neoliberalisme, “in the long run, we are all dead”. Jika menunggu keadilan terlalu lama, segelintir orang menjadi kaya, sisanya mati.
Di era Obama, Professor Krueger, penasehat ekonomi Obama, menyarankan hal yang mirip. Krueger percaya bahwa insentif kepada buruh harus dilakukan lebih awal agar pertumbuhan dan produktivitas buruh meningkat.
Sekali lagi, pemikiran sosialis bukan antipasar, melainkan bagaimana membuat adanya “social market economy”, yakni pasar yang berpihak pada kepentingan bersama.
Perubahan orientasi pembangunan di tangan Prabowo harusnya disambut positif oleh pengusaha. Dengan menghormati buruh sebagai stakeholder pembangunan, saatnya orientasi bisnis yang selama ini lebih banyak sebagai “rent seeker”, diubah menjadi pengusaha industrialis sejati.
Pemerintah di tangan Prabowo tentunya dapat mendorong pembangunan dunia usaha yang efisien, bebas korupsi dan meletakkan kebijakan fiskal, pajak dan “welfare”, sinergis dengan dunia usaha.
Di Prancis misalnya, insentif pemerintah kepada kaum industri berupa bantuan tunai, sudah lama dikenal sebagai kompensasi mempertahankan industri yang proburuh.
Dalam diskusi Prabowo dan pemimpin buruh kemarin, menurut Jumhur, hal itu juga dibahas. Sehingga ke depan, ketakutan perusahaan tidak dapat menyelamatkan pabrik, dapat diatasi melalui peran pemerintah. Sebab, pabrik-pabrik yang sehat, akan terus tumbuh sebagai kekuatan industri kita ke depan.
Beri Komentar