Tapi, itu pasti menghantui mahasiswa dan orangtua mahasiswa hingga sekarang. Terlebih komunikasi pemerintah ihwal program penghematan atau efisiensi anggaran Rp306 triliun, terbilang buruk. Sudah begitu tidak terlampau jelas kenapa kementerian tertentu dipangkas gila-gilaan, sementara Kementerian Pertahanan, Kepolisian dan TNI tidak terjangkau program penghematan.
Sebagian dari pemotongan anggaran tadi akan disuntikkan untuk program andalan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian pertanyaan kritis muncul: Benarkah MBG sangat mendesak dilakukan di seluruh provinsi di tanah air? Perlukah digeneralisasi? Apakah anak Indonesia di sebagian provinsi semacam Papua, mencuat demo belakangan ini, tidak malah butuh pendidikan dan kesehatan gratis ketimbang makan bergizi gratis?
Jadi, agak lumrah jika dalam butir keenam tuntutannya, mahasiswa meminta pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. Beleid ini mengatur soal kebijakan “pengetatan ikat pinggang” yang dilaksanakan Pemerintahan Prabowo Subianto. Di mata mahasiswa, beleid ini merupakan ancaman terhadap bagian-bagian dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
Seterusnya, di butir ketujuh, mahasiswa menyarankan evaluasi total program makan bergizi gratis. Menurut mahasiswa, evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan agar program ini tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. Bukankah ini seruan yang simpatik dan juga disuarakan sebagian media massa yang getol mencermati masalah-masalah di lapangan sekitar MBG?
Kalau kita pahami logika mahasiswa, Indonesia tentu saja gelap, jika sejumlah “jika” ini tak terbendung.
Jika pendidikan dari dasar, menengah dan tinggi makin tidak terjangkau seluruh kalangan.
Jika proyek strategis nasional (PSN) berubah menjadi alat perampasan tanah rakyat.
Jika TNI dipersilakan secara leluasa menjalankan peran multifungsi, terlibat dalam jabatan sipil yang menerabas peran dan fungsi yang tercantum dalam UU TNI yang hendak direvisi.
Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) diisi oleh jenderal TNI bintang dunia. Lepas dari paradigma anyar bahwa kedaulatan pangan sebagai isu dan hal yang menentukan kedaulatan negara, ini tentu pergeseran yang layak diwaspadai.
Di masa Orde Baru, bangsa kita sangat traumatis dengan peran ganda TNI, yang terangkum dalam dwifungsi ABRI. Dulu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah institusi induk bagi TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Kepolisian. Militer merambah pos-pos sipil, bahkan disebar ke provinsi menjadi gubernur.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru