Apalagi jika melihat fakta bagi-bagi kue tim sukses hasil koalisi. Pengisian Komisaris utama BUMN banyak yang menempatkan orang-orang partai dengan alasan terimakasih politik, dan hak koalisi. Lapangan pekerjaan semakin sempit. Kapitalisme pula yang mengakibatkan industri melesu, ujungnya berakibat pemutusan hubungan kerja, para ayah kesulitan menafkahi keluarganya, hingga berakibat banyak anak putus sekolah.
Akibat paling fatal dari pengaturan pendidikan kapitalis adalah abainya peran negara. Bahkan bisa dikatakan kehadiran dan tanggung jawab negara sangat minim. Tak hanya minimnya anggaran pendidikan yang mengakibatkan negara tidak mampu membangun sarana prasarana pendidikan memadai sesuai kebutuhan.
Sulitnya mencari sekolah maupun kampus yang baik, karena biasanya PT terbaik hanya ada di kawasan ibukota, sementara daerah sangat minim bahkan tidak ada, juga memicu para siswa berbuat curang demi mendapatkan nilai bagus sebagai kunci memasuki jenjang berikutnya.
Diberlakukannya PT berbadan hukum juga menambah persoalan ketidakmerataan akses pendidikan, sebab banyak PT yang akhirnya menambah besar kuota jalur mandiri, karena di dalamnya ada range pembayaran uang gedung yang bisa dinego dengan wali siswa. Bagi sebagian besar orangtua ini adalah solusi daripada sang anak tidak kuliah, atau tidak bisa kuliah di fakultas favoritnya. Kembali dengan harapan, ada jaminan selepas dari PT ini mudah mendapatkan akses kerja.
Peradaban Islam Cemerlang Tanpa Harus Curang
Persoalan utamanya adalah ketika negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana sabda Rasulullah Saw. ,“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Syariat Islam sebagai aturan dasar dalam negara Islam mewajibkan pendidikan dijamin oleh negara tanpa klasifikasi apakah untuk rakyat miskin atau kaya. Sebab dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan harta kepemilikan umum dan negara yang disimpan dalam Baitulmal memang untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Salah satunya pendidikan.
Harta yang berlimpah dalam negara adalah keniscayaan. Maka wajar jika peradaban Islam pada masanya jaya dan menjadi mercusuar dunia. Banyak ilmuwan yang terlahir dan kemudian mendedikasikan keilmuannya untuk kemaslahatan umat. Dan semua didukung penuh oleh negara. Sistem subsidi atau bansos tidak selamanya dijalankan negara, sebab keduanya bukan cara riil negara membiayai pendidikan.
Setiap kenaikan jenjang pendidikan ada evaluasi atau seleksi namun diimbangi dengan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga tidak ada kesenjangan antara kota dan daerah. Tak harus berebut kuota pendidikan, sebab kualitasnya setara. Demikian pula dengan penyusunan kurikulum hanya berbasis akidah Islam, sehingga mampu terbentuk syaksiyah Islam atau kepribadian Islam.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru