BANDA ACEH – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry bersama Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) menggelar diskusi publik bertema “Menakar Penguatan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Aceh”, Minggu (19/5).
Kegiatan ini menghadirkan pemangku kebijakan, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil guna membahas tantangan dan peluang transisi energi di wilayah tersebut.
Diskusi bertujuan mendorong kebijakan yang inklusif dan mempercepat investasi energi baru terbarukan (EBT) di Aceh.
DEMA menyatakan forum ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa mengambil peran strategis dalam isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
“Ini adalah langkah awal kami untuk membangun ruang diskusi multipihak, terutama dalam isu krusial seperti transisi energi,” kata Rifqi Akram, ketua panitia kegiatan.
Perwakilan P2LH, Zaidun Abdi, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal agenda transisi energi agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan lingkungan.
Ia menyinggung komitmen global seperti Paris Agreement dan Just Energy Transition sebagai referensi penting dalam mendorong kebijakan domestik yang berkelanjutan.
Denni Ridwan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh mengungkapkan bahwa meski Aceh memiliki potensi besar EBT—termasuk air, panas bumi, surya, angin, dan bioenergi—pemanfaatannya masih minim. Hingga saat ini, bauran energi terbarukan di Aceh baru mencapai 11,08 persen dari target 41,4 persen pada 2050.
“Aceh punya sumber daya, tapi belum cukup daya untuk memanfaatkannya,” ujar Denni. Ia juga mengakui sejumlah proyek pembangkit skala kecil di daerah terpencil mengalami kendala operasional dan belum berfungsi optimal.
Sementara itu, Saifullah Abdul Gani dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menyoroti rumitnya proses investasi di sektor energi. Ia menyatakan bahwa lembaganya tengah menyempurnakan prosedur perizinan agar lebih efektif dan selaras dengan kesiapan teknis di lapangan.
Muhibbudin dari Pusat Riset Iklim dan Energi turut mengingatkan bahwa pengembangan EBT harus berpihak pada masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan hutan. Aldi Ferdian dari P2LH juga menyoroti kecenderungan proyek strategis pemerintah yang kerap mengabaikan aspek keadilan sosial.
Diskusi ditutup dengan komitmen kolaboratif dari seluruh peserta untuk terus mendorong kebijakan energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. DEMA UIN Ar-Raniry menyatakan kesiapannya menjadi penghubung antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam agenda transisi energi di Aceh.





































































































Beri Komentar