Di antara gemulainya tanaman nilam yang menjadi emas cair Aceh, Banda Aceh mengusung mimpi besar: menjadi ibu kota parfum Indonesia. Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah secara resmi meluncurkan inisiatif “Banda Aceh Kota Parfum” sebagai strategi transformasi ekonomi berbasis komoditas Atsiri unggulan.
Visi ini bertumpu pada penyatuan warisan aroma khas seperti seulanga, jeumpa, nilam, sereh wangi, cengkeh, dan kayu manis dengan teknologi dan kewirausahaan. Tujuannya jelas yaitu menciptakan produk parfum premium berdaya saing global sekaligus menghidupkan rantai nilai lokal yang berkeadilan .
Aceh bukan sekadar pemain kecil dalam industri parfum global. Provinsi ini menyumbang 70% pasokan nilam dunia—komoditas yang harganya melambung hingga Rp 1,68 juta per kilogram. Nilam Aceh diakui sebagai yang terbaik secara kualitas, menjadikannya bahan baku parfum premium seperti merek Neelam yang terjual Rp150.000 per botol 30 ml. Dampak ekonominya nyata dimana ekspor minyak nilam Indonesia melonjak 6x lipat dalam tiga tahun terakhir, dari 300 ton (2021) menjadi 1.900 ton (2023), dengan pasar utama Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis .
Proyek kota parfum didukung kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota, Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala, dan ahli parfum Prancis. Mereka tidak hanya mengembangkan teknologi distilasi molekuler, tetapi juga membangun ekosistem inklusif—mulai dari pendampingan petani, stabilisasi harga, hingga pembuatan koperasi inovasi. Petani bahkan merasakan langsung manfaatnya seperti penghasilan dari nilam membiayai pendidikan anaknya, sesuatu yang mustahil dilakukan saat harga dikuasai tengkulak.
Namun, tantangan besar menganga bahwa 90% nilam Aceh masih diekspor sebagai bahan mentah. Industri turunan lokal terhambat regulasi asimetris, dimana produk impor bebas izin BPOM berkat perjanjian perdagangan bebas, sementara produk dalam negeri harus melalui birokrasi ketat.
Namun di balik optimisme ekonomi, Banda Aceh menghadapi krisis kesehatan serius. Data Dinas Kesehatan Aceh mencatat 585 kasus HIV/AIDS dalam enam bulan pertama 2025 (475 HIV dan 110 AIDS), dengan mayoritas penderita adalah pria yang berhubungan sesama jenis (LSL). Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi, menyebut situasi ini “fenomena gunung es” akibat stigma sosial yang kental. Masalah diperparah oleh kebijakan kontraproduktif seperti tingkat akses alat pencegahan yang sulit.
Studi di RSUD Dr. Zainoel Abidin (2023) mengungkap dampak kompleks pada Odha adalah 100% mengalami penurunan kesehatan fisik dan 76% terganggu hubungan sosialnya. Namun, temuan menarik muncul yaitu dukungan pasangan dan kepatuhan pengobatan meningkatkan kualitas hidup Odha secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa inklusi sosial dan pendampingan keluarga—bukan isolasi—adalah kunci penanganan HIV. Sayangnya, pendekatan kesehatan masih berbenturan dengan narasi moral yang dominan. Razia “maksiat” dan kampanye “Banda Aceh Zero Maksiat” sering mengabaikan strategi pencegahan berbasis bukti ilmiah .
Di sisi lain, tekanan untuk menjadi “model kota syariat” dari lembaga seperti Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) memengaruhi kebijakan publik. Pemerintah gencar mengawasi pergaulan muda-mudi, menerapkan aturan busana syar’i, dan membatasi interaksi gender di ruang publik. Namun, upaya ini kerap kontradiktif dengan penanganan HIV. Alih-alih menyediakan layanan pencegahan terpadu, kebijakan fokus pada hukuman moral. Padahal, Musriadi sendiri -Wakil Ketua DPRK Banda Aceh- menekankan pentingnya peran ulama dan keluarga dalam membangun “ketahanan akhlak” yang pro-kesehatan .
Beri Komentar