Antara Harapan dan Tantangan Politik
Namun, semua peluang ini menyimpan paradoks. Sebagai bagian dari elite politik yang lama berada di lingkaran kekuasaan, Prabowo tentu tidak lepas dari jejaring lama yang sarat kepentingan. Koalisi politik yang besar tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga membawa konsekuensi berupa tuntutan distribusi jabatan dan akses sumber daya. Vedi R. Hadiz (2010) dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia menekankan bahwa korupsi di Indonesia sering lahir dari kompromi politik yang tidak bisa dihindari.
Harapan publik terhadap agenda antikorupsi di era Prabowo sesungguhnya besar. Survei Indikator Politik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 72 persen masyarakat menilai korupsi sebagai masalah paling serius yang harus ditangani pemerintah. Masyarakat sudah jenuh dengan praktik korupsi dari pusat hingga daerah. Dalam konteks ini, keberhasilan Prabowo tidak hanya soal reputasi pribadi, tetapi juga soal memperkuat kembali legitimasi negara.
Pada akhirnya, menjawab pertanyaan apakah Prabowo pantas menyandang gelar antikorupsi saat ini masih terlalu dini. Gelar itu lebih tepat disebut sebagai harapan sekaligus tantangan politik yang harus dibuktikan dalam lima tahun ke depan. Ukurannya jelas: apakah independensi hukum diperkuat, apakah jalur oligarki diputus dan apakah transparansi anggaran benar-benar dijalankan? Tanpa bukti konkret, gelar antikorupsi hanyalah retorika rapuh. Tetapi jika ia berhasil melampaui tantangan itu, Prabowo bukan hanya pantas menyandang gelar antikorupsi, melainkan juga akan dikenang sebagai pemimpin yang berani menegakkan integritas di tengah arus besar oligarki politik Indonesia.
**). Penulis adalah Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Pegiat Literasi Nusa Tenggara Barat
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Komentar Terbaru