BANDA ACEH – Hanya dengan kata-kata, pidato Presiden Prabowo Subianto auto bikin para penguasa sawit dan batu bara Cs langsung jatuh miskin.
Presiden Prabowo membuat langkah ekstrim namun tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Yakni dengan konsisten menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri dari 4 ayat:
Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Nah, pidato Presiden Prabowo itu secara khusus menekankan pada ayat (3).
Untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUDD 1945 itu, Prabowo langsung menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam atau PP Tata Kelola SDA.
Melalui PP tersebut, Prabowo menunjuk BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk tiga komoditas strategis, yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloys atau paduan besi.
Melalui kebijakan ini, seluruh penjualan ekspor komoditas tersebut wajib dilakukan lewat BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik under-invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor agar penerimaan negara dan pajak bisa lebih optimal.
Prabowo menegaskan, sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat sehingga negara harus mengetahui nilai, volume, dan tujuan ekspor secara rinci.
Kebijakan serupa telah diterapkan banyak negara seperti Saudi Arabia, Qatar, Rusia, Malaysia, hingga Vietnam untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna memastikan keuntungan dari sektor sumber daya alam lebih banyak masuk ke dalam negeri.
Prabowo menegaskan komitmen agar kekayaan alam Indonesia dikelola secara transparan, berdaulat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kebijakan inilah yang menurut Dahlan Iskan sukses membuat banyak pihak terluka parah.
Opini tersebut disampaikan melalui tulisan berjudul “Dor! Dor!” yang ditayangkan Pojoksatu.id, pada Kamis, 21 Mei 2026.
“Pengusaha sawit dan batu bara tidak boleh lagi jualan sendiri-sendiri ke luar negeri.”
Beri Komentar