BANDA ACEH – Dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Secara blak-blakan, ia mengibaratkan kondisi negara sedang “sakit keras” layaknya penderita kanker stadium empat.Salah satu pemicu utamanya adalah polemik seputar keaslian ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang hingga kini terus menggelinding menjadi bola liar di ruang publik.
Menurut Ubedilah, isu ijazah ini bukan sekadar masalah administratif biasa, melainkan telah bermutasi menjadi skandal politik terbesar dalam peradaban modern Indonesia.
Parahnya, skandal ini mencuat di saat negara sedang dihantam berbagai krisis berskala besar. Ia mencontohkan darurat pembakaran hutan yang gagal ditangani maksimal.
“Mengutip riset CELIOS, 93 persen responden tidak percaya pemerintah bisa mengatasi pembakaran hutan. Kasus ijazah SMA Gibran ini masuk kategori skandal politik terbesar di tengah problem negara yang sangat besar,” tegas Ubedilah dalam siniar RAKYAT BERSUARA.
Kritik Ubedilah makin menohok ketika membandingkan polemik ijazah Gibran dengan nasib Generasi Z (Gen Z) di Indonesia. Saat ini, angka pengangguran mayoritas disumbang oleh kelompok Gen Z dengan persentase mencapai 60 persen.
“Mereka (Gen Z) punya ijazah yang jelas, tapi di sisi lain menganggur. Sementara ada orang yang ijazahnya diragukan, malah jadi wapres,” sentilnya.
Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai menimbulkan interpretasi liar dan ketidakpastian di tengah masyarakat, Ubedilah menilai langkah politik melalui DPR adalah solusi yang paling logis. Ia menaksir sekitar 80 persen publik sudah setuju agar kasus ini didorong menuju Hak Angket DPR.
“Ruang untuk menguji kebenaran ijazah SMA itu ada di MK. Kalau dirasa belum cukup, sangat rasional jika dibawa ke DPR. Ini di atas hukum, ada persoalan etik yang sangat rusak dalam praktik politik kita,” paparnya.
Lebih lanjut, Ubedilah menjelaskan bahwa Hak Angket DPR sebenarnya bisa menjadi panggung pembuktian bagi Gibran. Jika dalam proses tersebut Gibran mampu membuktikan keaslian ijazahnya, maka logika keraguan publik akan otomatis terbalik.
Namun, jika dilihat dari kacamata etika politik (virtue), polemik ini seharusnya sudah meruntuhkan legitimasi karena adanya dugaan kebohongan sejak awal proses berjalan.
Di akhir pernyataannya, Ubedilah memberikan tantangan terbuka untuk menyudahi kegaduhan nasional ini.
“Tolong Mas Gibran tunjukkan (ijazahnya), agar polemik ini berhenti. Pertanyaannya, kenapa tidak mau menunjukkan? Ada something!” pungkas Ubedil
Beri Komentar