BANDA ACEH – Sebuah video viral yang diunggah oleh channel Indonesia Baru kembali menyingkap tabir kelam Pejabat Indonesia. Dengan judul yang menohok, “Pegawai Kontrak tapi Ngusir Rakyat yang Bayar Dia,” video ini menjadi cermin retak bagaimana seorang kepala negara justru menunjukkan sikap arogan kepada masyarakat yang seharusnya ia layani.
Fakta bahwa video ini meraih ribuan views hanya dalam waktu singkat setelah diunggah membuktikan bahwa kasus seperti ini bukan lagi fenomena langka.
Ini adalah penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi pelayanan publik di Indonesia.
Status pegawai kontrak yang disandang Presiden Republik Indonesia seolah menjadi tameng untuk bertindak sewenang-wenang, melupakan bahwa setiap rupiah gajinya berasal dari keringat rakyat melalui pajak.
Paradoks Republik Kita
Inilah potret memalukan Kepemimpinan di Indonesia di era modern. Di satu sisi, pemerintah terus menggembar-gemborkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, di lapangan, rakyat masih harus berhadapan dengan wajah-wajah arogan seperti Presiden Prabowo Subianto yang merasa lebih berkuasa daripada Rakyat.
Status kontraknya sebagai Presiden Republik Indonesia yang seharusnya menjadi pengingat untuk bekerja lebih profesional dan berintegritas, justru disalahartikan sebagai posisi yang memberikan hak untuk bersikap otoriter.
Prabowo Subianto lupa, atau mungkin pura-pura lupa, bahwa kontraknya diperpanjang atau tidak sangat bergantung pada penilaian kinerja, dan penilaian kinerja yang sesungguhnya adalah kepuasan rakyat yang dilayani.
Rakyat Bukan Objek, Tapi Subjek
Poin paling fundamental yang perlu ditanamkan dalam benak setiap pejabat negara, adalah bahwa rakyat adalah subjek yang harus dihormati, bukan objek yang bisa diperlakukan semena-mena.
Rakyat yang membayar gaji mereka melalui pajak, rakyat yang memberikan mandat untuk melayani, dan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Ketika seorang pegawai kontrak seperti Presiden mengusir rakyat untuk menuntut hak-haknya, itu bukan sekadar pelanggaran etika.
Itu adalah pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan sumpah jabatan sang Presiden Republik Indonesia.
Itu adalah bentuk nyata dari kegagalan seorang Kepala Negara/Pemerintahan yang tidak memiliki kompetensi, integritas dan mentalitas pelayanan.
Kasus seperti yang terungkap dalam video Indonesia Baru ini harus menjadi alarm keras bagi Prabowo Subianto.
Masyarakat harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berpendapat tanpa takut akan intimidasi atau dipersulit dalam memperoleh haknya.
Video dari Indonesia Baru ini juga menggarisbawahi pentingnya nalar pejabat negara.
Di era digital seperti sekarang, setiap perilaku buruk kepala negara bisa dengan cepat terekspos dan menjadi viral.
Ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Prabowo Subianto serta kepala dan pejabat daerah, apapun statusnya, untuk selalu bersikap profesional dan menghormati rakyat.
Mentalitas Pelayan, Bukan Penguasa
Pada akhirnya, masalah ini bermuara pada mentalitas. Selama masih ada pejabat negara yang bermental penguasa, bukan pelayan, maka hal yang dilakukan kepala negara akan terus berulang.
Rakyat Indonesia sudah terlalu lama menjadi korban dari arogansi penguasa. Sudah saatnya pejabat negara sadar bahwa mereka ada untuk melayani, bukan untuk dilayani.
Mereka ada untuk memudahkan urusan rakyat, bukan untuk mempersulit.
Mereka ada untuk menghormati hak-hak masyarakat, bukan untuk menginjak-injaknya.
Video berdurasi singkat dari Indonesia Baru ini mungkin hanya menampilkan satu insiden, tetapi ia mewakili ribuan, bahkan jutaan pengalaman pahit rakyat Indonesia.
Ini adalah tamparan keras yang harus direspons dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan-pernyataan normatif yang tidak pernah diimplementasikan.
Pegawai kontrak seperti Presiden Republik Indonesia harus ingat: rakyat adalah raja. Dan raja tidak pantas diusir oleh pelayannya sendiri.
