Atas dugaan tersebut, Prihandoyo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut menelusuri arus dana yang berkaitan dengan pembentukan Kabinet Bayangan.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa yang berada di balik pendanaan gerakan tersebut dan untuk kepentingan apa Kabinet Bayangan dibentuk.
“Rakyat berhak tahu, uangnya dari mana? Siapa yang membayar? PPATK harus aktif memeriksa arus keluar-masuk uang. Untuk kepentingan siapa Kabinet Bayangan ini dibentuk?” ujarnya.
Dengan adanya tudingan tersebut, keberadaan Kabinet Bayangan kini tidak hanya menjadi perdebatan mengenai kritik terhadap pemerintah. Polemik berkembang hingga menyentuh isu legitimasi, transparansi pendanaan, dan dugaan intervensi asing yang seluruhnya masih berupa tudingan dari pihak yang mengkritik.
Beri Komentar