BANDA ACEH — KPK kembali memperluas gerakannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah menyasar Bappenda dan BKPSDM, kini penyidik lembaga antirasuah membongkar kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Penggeledahan ini menjadi sinyal bahwa penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak berhenti pada dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Jejak dugaan permainan pengadaan barang dan jasa (PBJ) juga mulai ditelusuri.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan pada Jumat (28/8/2026) sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor.
“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, hari ini Penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Kali ini, Penyidik menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” kata Budi melalui keterangan tertulis, Jumat sore.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Dokumen-dokumen itu kini menjadi bahan penyidikan untuk mengurai apakah terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan, siapa saja yang diduga terlibat, serta bagaimana aliran dan mekanisme keputusan dalam proyek-proyek tersebut.
“Selanjutnya, penyidik akan menelaah, menganalisis, dan mengonfirmasi setiap temuan dalam giat penggeledahan dengan alat bukti lainnya untuk membantu mengungkap perkara menjadi terang,” ujar Budi.
Penggeledahan Meluas
Langkah KPK di Dinas Pendidikan bukan tindakan terpisah. Sehari sebelumnya, Kamis (27/8), penyidik telah menggeledah kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Dalam rangkaian upaya paksa tersebut, KPK juga menyita dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara yang tengah dibongkar.
Fokus awal penyidikan berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Namun, KPK juga mengembangkan penyidikan ke dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Artinya, penyidik kini tidak hanya memburu dugaan permainan pada sektor penerimaan daerah, tetapi juga menelusuri kemungkinan persoalan dalam proyek-proyek pemerintah daerah.
Rp1,5 Miliar Diamankan
Perkara ini sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan kegiatan penyelidikan di Kabupaten Bogor pada Kamis (20/8).
KPK memang membantah menyebut kegiatan tersebut sebagai Operasi Tangkap Tangan (OTT). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan saat itu lembaganya melakukan permintaan keterangan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru