Karena itu, Hari meminta DPR menjelaskan hasil konkret dari seluruh rangkaian agenda tersebut.
“Jangan hanya membuat Panja tetapi tanpa kerja,” tegasnya.
Hari menilai persoalan pemberantasan judol tidak semata-mata menyangkut Budi Arie. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan negara mampu membongkar seluruh jaringan dan pihak yang diduga terlibat dalam bisnis judol.
“Jadi pertanyaannya, mengapa Aparat Penegak Hukum (APH) dan DPR kok seperti membiarkan kasus Budi Arie dan kasus judi online ini. Ada apa sebenarnya?” tanya Hari.
Hari menegaskan, pernyataan tersebut merupakan kritik terhadap proses penegakan hukum dan fungsi pengawasan DPR, bukan kesimpulan bahwa Budi Arie telah terbukti bersalah.
Menurutnya, ketika nama seseorang disebut dalam dokumen perkara atau fakta persidangan, publik setidaknya berhak mengetahui apakah informasi tersebut telah ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Termasuk apakah telah dilakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan, maupun langkah hukum lain berdasarkan alat bukti yang tersedia.
Jika tidak ada perkembangan yang dapat diketahui publik, kata Hari, hal itu berpotensi melahirkan persepsi bahwa hukum berjalan berbeda terhadap orang yang memiliki posisi atau kekuasaan.
“Jangan sampai masyarakat melihat seolah-olah ada orang yang kebal hukum,” ujarnya.
Hari menilai pertanyaan publik saat ini bukan hanya mengenai siapa saja yang disebut dalam perkara judol, tetapi sejauh mana negara membongkar jaringan dan kepentingan yang berada di balik bisnis tersebut.
Komisi I DPR pada awal 2025 juga pernah menyoroti masih maraknya iklan dan tautan judol di berbagai platform media sosial.
Karena itu, menurut Hari, keberadaan Panja Judol seharusnya menghasilkan sesuatu yang dapat diukur, baik berupa rekomendasi, evaluasi kebijakan, temuan, tindak lanjut terhadap kementerian/lembaga, maupun rekomendasi penegakan hukum.
“Apakah Panja Judi Online masih bekerja? Jika sudah selesai, apa kesimpulan dan rekomendasinya? Dan jika rekomendasi sudah diberikan, apa yang sudah dikerjakan pemerintah dan aparat penegak hukum?” terang Hari.
Hari menegaskan, pemberantasan judol tidak boleh berhenti pada pemblokiran situs, rapat koordinasi, dan penangkapan pelaku lapangan. Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak lain yang lebih besar, proses hukum harus mampu mengungkapnya secara objektif dan berdasarkan bukti. Termasuk ketika nama seorang mantan menteri muncul dalam dokumen perkara.
“Yang kami minta adalah kejelasan. Jangan sampai kasus judi online ini hanya berhenti pada pelaku lapangan, sementara dugaan keterlibatan pihak lain tidak pernah dijelaskan,” pungkas Hari.
Beri Komentar