BANDA ACEH — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara bukan hanya menyisakan pertanyaan soal arah baru pengelolaan fiskal.
Di balik pergantian tersebut, muncul penilaian bahwa pencopotan Purbaya tidak sepenuhnya dapat dibaca sebagai agenda penyegaran Kabinet Merah Putih.
Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai terdapat persoalan lebih dalam, mulai dari tekanan fiskal akibat program prioritas pemerintah hingga buruknya koordinasi Purbaya dengan sejumlah jajaran di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Purbaya resmi digantikan Suahasil Nazara setelah Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurut Bhima, pergantian tersebut tidak tepat jika semata-mata disebut sebagai reshuffle biasa. Ia mengklaim terdapat desakan dari sejumlah petinggi direktorat jenderal di lingkungan Kemenkeu agar Purbaya meninggalkan jabatannya.
“Enggak (pencopotan Purbaya bukan murni reshuffle). Dia enggak ada niat mundur. Tapi mungkin dirjen lain minta dia mundur,” kata Bhima, dikutip Selasa (15/9/2026).
Bhima menduga persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah, khususnya pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, Purbaya dinilai terlalu mengikuti keinginan Presiden dalam menyediakan anggaran untuk kedua program tersebut. Konsekuensinya, tekanan terhadap ruang fiskal negara semakin besar.
“Ini bukan penyegaran di internal kabinet, tapi lebih ke beban fiskal makin berat karena tekanan politis. MBG harus jalan dengan 27.000 dapur lebih serentak. Kemudian Kopdes Merah Putih 24.000 lebih gerai harus dibangun. Siapa Menkeu yang kuat lama?” ujar Bhima.
Namun, Bhima tidak sepenuhnya membela Purbaya. Ia justru menyebut terdapat alasan lain yang membuat mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut layak diganti sebagai bendahara negara.
Persoalan yang disorot adalah koordinasi yang disebutnya sudah bermasalah antara Purbaya dan jajaran Kemenkeu, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Salah satunya soal restitusi pajak yang ditahan, dan masalah pengelolaan anggaran negara,” katanya.
Masalah lain yang dinilai lebih serius adalah munculnya ketidakpercayaan dari pelaku usaha dan publik terhadap kebijakan fiskal.
Bhima menilai sejumlah kebijakan yang dianggap tidak cukup ditopang kajian dan transparansi justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun dunia usaha.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru