BANDA ACEH — Pengangkatan dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya menuai sorotan.
Pengamat Politik Saiful Mujani bahkan melontarkan sindiran tajam terhadap keputusan yang diambil Gus Irfan.
Sebab dinilai memunculkan pertanyaan tentang profesionalisme dan potensi nepotisme di lingkungan pemerintahan.
Kritik itu disampaikan Saiful melalui akun X miliknya, @saiful_mujani, Jumat (23/10/2026).
Saiful menyoroti praktik seorang pejabat yang menunjuk anaknya sendiri untuk menjadi penasihat.
“Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai menteri haji …. dunia udah dekat kiamat,” tulis Saiful.
Pernyataan tersebut menambah panjang polemik setelah nama Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, dua putra Gus Irfan, tercantum dalam dokumen yang disebut sebagai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah.
Dokumen tersebut memuat sembilan nama tenaga ahli.
Pencantuman nama kedua putra Gus Irfan memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengangkatan, kualifikasi, transparansi seleksi, hingga potensi konflik kepentingan.
Meski demikian, dugaan nepotisme tidak bisa langsung dianggap sebagai fakta.
Kejelasan mengenai proses penunjukan, persyaratan jabatan, dan kompetensi masing-masing tenaga ahli menjadi kunci untuk menjawab kritik publik.
Gus Irfan Buka Suara soal Keterlibatan Kedua Putranya
Gus Irfan sebelumya sudah memberikan penjelasan mengenai keterlibatan anak-anaknya dalam pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), lembaga yang mulai dibangun pada akhir Oktober 2024 sebelum berkembang menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menurut Gus Irfan, pada masa awal pembentukan BP Haji, lembaga itu belum memiliki kantor, struktur organisasi, maupun staf pendukung yang memadai. Situasi tersebut membuatnya harus mengandalkan bantuan orang-orang terdekat untuk memulai pekerjaan.
“Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa,” kata Gus Irfan di Yogyakarta, Jumat (23/10/2026), sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Ia menjelaskan, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat itu mendapat dukungan dari tim Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Gus Irfan mengaku dibantu para santri dan anak-anaknya.
Mereka, menurut dia, turut membantu pembentukan BP Haji selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji.
“Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi,” ujarnya.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Komentar Terbaru