Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan roda empat, uang rupiah dan valuta asing, serta dokumen dan barang bukti elektronik. Informasi mengenai rangkaian penggeledahan itu menyebutkan uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp56 miliar.
Penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran dana dan aset yang berkaitan dengan perkara gratifikasi serta TPPU yang tengah dikembangkan.
KPK sebelumnya juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali dalam perkara yang sama. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang, termasuk dokumen, uang, tas, dan jam tangan.
Dalam pengembangan perkara TPPU Rita Widyasari, KPK turut menyita berbagai aset lain, termasuk kendaraan, lima bidang tanah dengan luas total ribuan meter persegi, serta 30 jam tangan mewah.
Penyidik juga menelusuri aset-aset lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Rita Widyasari telah divonis 10 tahun penjara sejak 2017 dalam perkara gratifikasi. Ia juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan setelah terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
KPK mengembangkan penyidikan TPPU untuk menelusuri dugaan hasil tindak pidana dan mengoptimalkan pemulihan aset.
Barang-barang yang diamankan akan ditelusuri asal-usulnya, sedangkan status akhir aset ditentukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, sorotan terhadap status Japto menjadi bagian dari pertanyaan publik mengenai arah pengembangan perkara.
Namun, penentuan status hukumnya tetap bergantung pada hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, dan prosedur hukum yang sah.
Kurnia pun berharap kepada KPK dapat mengungkap perkembangan penelusuran aset dan dugaan aliran dana secara transparan sesuai batas-batas yang diperbolehkan dalam proses penyidikan.
“Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya menghasilkan penyitaan barang bukti, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai hubungan aset dengan dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti terlibat,” tukasnya
Beri Komentar