Listyo Diduga Pelindung Tambang Ilegal Arif Kurniawan, DPR Desak Kejagung Sikat Habis!

Nama Listyo Sigit mencuat di tengah penyidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengakui penyidik masih mendalami dugaan hubungan antara Arif Kurniawan dan mantan Kapolri tersebut.

“Kita masih mendalami (hubungannya),” ujar Kuntadi usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kuntadi menegaskan, penyidik belum mengambil kesimpulan bahwa Listyo Sigit menjadi pelindung aktivitas pertambangan nikel ilegal milik Arif.

“Kita belum sampai ke sana (kesimpulan). Kita masih mendalami semua, ya,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan hubungan keduanya masih menjadi materi pendalaman. Karena itu, Kejagung dituntut membuka secara terang hasil penelusuran apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.

Di sisi lain, Kejagung sebelumnya telah mengungkap enam perusahaan yang disebut berada dalam kendali Arif Kurniawan. Perusahaan tersebut masing-masing berinisial PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, dan PT ANI seluas 106 hektare.

Selanjutnya, PT AMI memiliki luas IUP 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ. Keenam perusahaan tersebut disebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Penyidik juga menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga tetap menjalankan kegiatan pertambangan setelah izin usaha pertambangan (IUP) keduanya berakhir pada 2015.

Meski izin telah berakhir, aktivitas pertambangan kedua perusahaan itu diduga tetap berlangsung melalui skema suspend.

Padahal, setelah masa berlaku IUP berakhir, wilayah izin tersebut semestinya dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut pengamat hukum pidana, Hudi Yusuf, fakta tersebut menjadi pintu masuk penting untuk mengurai bagaimana kegiatan pertambangan diduga dapat terus berjalan setelah izin berakhir, siapa yang memberikan kemudahan, serta apakah ada pihak yang menggunakan kewenangannya untuk melindungi aktivitas tersebut.

Kini, pekerjaan rumah Kejagung bukan sekadar menghitung kerugian negara atau mengidentifikasi perusahaan yang diduga bermasalah.

“Penyidik juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor di balik layar, termasuk aliran dana dan hubungan dengan pejabat maupun aparat yang berwenang,” kata Hudi kepada Monitorindonesia.com, Selasa (10/11/2026).

Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun pengaruhnya.

Banda Aceh

13.00 WIB

28 °C

Berawan

Kota Langsa

14.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Aceh Selatan

14.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Aceh Tenggara

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

15.00 WITA

31 °C

Cerah Berawan

Banten

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

14.00 WIB

30 °C

Berawan

DI Yogyakarta

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Kalimantan Barat

15.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

16.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

16.00 WITA

28 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Utara

16.00 WITA

28 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Lampung

14.00 WIB

30 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

32 °C

Hujan Ringan

Palu

16.00 WITA

25 °C

Berawan

Pangkal Pinang

15.00 WIB

29 °C

Berawan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

15.00 WIB

33 °C

Berawan

Sumatera Utara

15.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

15.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

28 °C

Udara Kabur

Kepulauan Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Petir

Jawa Barat

15.00 WIB

23 °C

Hujan Petir

Jawa Tengah

14.00 WIB

30 °C

Berawan

Jawa Timur

14.00 WIB

34 °C

Hujan Ringan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)