UPDATE

LINGKUNGAN
LINGKUNGAN

Pemerintah Cabut Izin PBPH PT RAPP, Perusahaan Terafiliasi Grup RGE Milik Konglomerat Sukanto Tanoto

BANDA ACEH, RIAU – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. PT RAPP merupakan bagian dari kelompok usaha konglomerat Sukanto Tanoto yang terafiliasi dengan Grup Royal Golden Eagle (RGE), yang berkantor pusat di Singapura.

Keputusan pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah segera melaksanakan penertiban sebagai tindak lanjut atas keputusan tersebut untuk mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara.

Berdasarkan keterangan Satgas PKH, pencabutan izin ini didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, adanya perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare tanpa izin, bukaan tambang seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan pula pelanggaran terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak langsung terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

Dengan dicabutnya perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal kerja izin dihentikan dan kawasan seketika dikuasai kembali oleh negara. Perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku serta menanggung segala tanggung jawab hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Kegiatan penertiban ini berlangsung dengan dihadiri pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Kemenhut, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.

Jajaran pejabat lainnya yang turut hadir meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, serta unsur penerangan dari Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Secara bersamaan, Satgas PKH juga melaksanakan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penertiban mencakup penguasaan kembali Pabrik Kelapa Sawit beserta kebun kelapa sawit milik perusahaan pada areal seluas 42 hektare.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.