BANDA ACEH – Kerusakan hutan Aceh menjadi sorotan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana dalam catatan satu tahun bencana ekologis.
Sepanjang 2025, Aceh disebut kehilangan tutupan hutan seluas 39.687 hektare atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Koordinator Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Muhammad Riski, mengatakan kerusakan hutan tersebut menjadi salah satu persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama di tengah bencana ekologis yang terus berulang di sejumlah wilayah Aceh.
Dalam pernyataan sikap bertajuk *“Catatan Satu Tahun Bencana”* yang disampaikan di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026), Riski menyebutkan bahwa sebelum bencana melanda, sebanyak 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh telah berada dalam kondisi kritis.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah oleh kehilangan tutupan hutan dalam skala besar.
Ia menilai kerusakan kawasan hulu dan daerah aliran sungai tidak dapat dipisahkan dari persoalan kebijakan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.
“Semua ini bukan semata kehendak alam. Ini buah kebijakan yang mengobral izin eksploitatif tanpa menghitung daya dukung lingkungan,” kata Riski.
Ia juga mengkritik pola penanganan bencana yang dinilai lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan hilir, sementara kerusakan hutan dan kawasan hulu belum mendapatkan penanganan menyeluruh.
“Namun yang dilakukan negara hanyalah membangun bronjong di hilir, sementara hulu yang rusak terus dibiarkan. Itu bukan pemulihan, itu tambal sulam atas kegagalan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola negara,” ujarnya.
Riski menilai, pemulihan pascabencana seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur darurat, tetapi juga menyasar akar persoalan kerusakan lingkungan.
Tanpa pemulihan kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah hulu, ancaman bencana ekologis dinilai akan terus membayangi masyarakat Aceh.
Ia mengingatkan, dampak bencana tidak hanya terlihat dari kerusakan infrastruktur dan permukiman, tetapi juga dari hilangnya rasa aman serta terganggunya sumber penghidupan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Riski turut menyinggung bencana yang kembali terjadi sepanjang November 2026.
Sedikitnya 13 kejadian tercatat di Aceh, mulai dari rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol dan merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, hingga ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi.
Sebanyak 37.566 jiwa disebut terdampak berbagai kejadian tersebut.
Atas kondisi itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah melakukan pemulihan hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu secara menyeluruh.
Koalisi juga meminta audit dan evaluasi terhadap seluruh perizinan pertambangan, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan.
Selain itu, mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.
Koalisi juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh membuka secara transparan anggaran penanganan bencana, termasuk alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber pendanaannya.
Riski menegaskan, pemerintah perlu menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian penting dari upaya mencegah bencana berulang.
Koalisi juga mendesak agar bencana ekologis Aceh-Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat besarnya dampak yang ditanggung masyarakat.[]






















































































































