JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Pembahasan regulasi tersebut disebut menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam keterangan resminya Kamis, (19/11/2026) mengatakan pengesahan dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB. Ia menyebut proses legislasi RUU tersebut telah melalui perjalanan panjang, termasuk pembahasan intensif di Komisi III sejak September 2025.
“Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman.
Menjelang agenda tersebut, Habiburokhman bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPR turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Habiburokhman, Dasco ikut mengawal proses pembentukan RUU Perampasan Aset sejak awal.
Ia bahkan disebut telah meminta Komisi III mempercepat pembahasan regulasi tersebut sejak Agustus 2025.
“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menjelaskan, Dasco sempat memanggil pimpinan Komisi III DPR pada Agustus 2025.
Dalam pertemuan itu, Dasco meminta agar proses pembentukan RUU Perampasan Aset segera dipercepat.
“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Dasco juga disebut meminta Komisi III tetap menjalankan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) meskipun DPR sedang memasuki masa reses.
Habiburokhman mengatakan Dasco turut memimpin langsung pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR sebelum RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna.
“Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR,” ujarnya.
Agenda pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tahapan penting dalam proses legislasi yang telah berlangsung panjang.
Namun, statusnya sebagai undang-undang baru dapat dipastikan setelah rapat paripurna DPR mengambil keputusan resmi.(*)























































































































Komentar Terbaru