BANDA ACEH – – Bareskrim Polri mengantongi fakta dan alat bukti baru di kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut salah satunya diperoleh penyidik setelah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, fakta dan bukti baru yang dikantongi penyidik tidak hanya berasal dari penggeledahan rumah Eko Hadi.
“(Fakta dan bukti baru) tidak hanya (dari penggeledahan) itu,” kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menambahkan, temuan tersebut akan dipaparkan dalam gelar perkara internal yang melibatkan Divisi Propam, Itwasum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Kompolnas, hingga saksi ahli.
Menurutnya, gelar perkara tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum. Fakta dan alat bukti yang diperoleh juga akan didalami guna menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ucap Susatyo.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dalam perkembangan lainnya, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Polri kemudian menjatuhkan sanksi serupa kepada Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh Politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun























































































































Komentar Terbaru