BANDA ACEH – Kerja pemberantasan judi online (judol) di Kementeri Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai gagal, dan berujung pada desakan kepada Meutya Hafid untuk mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).
Desakan itu datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, lantaran menyaksikan pola pemberantasan jodul Komdigi tak efektif.
“Menkomdigi hanya sibuk memblokir domain (judol) hari ini, besok muncul seribu domain baru. Itu bukan strategi, itu reaksi panik,” ujar Aminullah dalam keterangannuya, Minggu, 18 Januari 2026.
Dia memandang, judol bukan lagi kejahatan lokal melainkan kejahatan lintas negara, lintas rezim digital, dan lintas kepentingan ekonomi gelap, yang merusak sendi-sendi sosial masyarakat.
Aminullah menegaskan, maraknya judi online saat ini menunjukkan kegagalan serius negara dalam melindungi rakyat dari kejahatan digital terorganisir. Sementara, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menyampaikan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik judi online, dengan secara terbuka menyatakan perang terhadap kejahatan tersebut.
“Perintah Presiden Prabowo sangat jelas, terang, dan keras: berantas judi online tanpa toleransi. Namun fakta di lapangan, setelah hampir satu tahun Menkomdigi menjabat,” tutur Aminullah.
“Kita tidak melihat tanda-tanda keberhasilan yang nyata. Judi online justru semakin vulgar, semakin sistematis, dan semakin menjerat masyarakat kecil,”sambungnya.
Lebih lanjut, Aminullah juga menyoroti absennya diplomasi dan kerja sama internasional yang serius, khususnya dengan negara-negara yang dikenal sebagai pusat dan ‘surga’ industri judi online, seperti Kamboja.
“Kami tidak melihat adanya diplomasi digital yang agresif, tidak ada tekanan bilateral yang kuat, tidak ada kerja sama intelijen siber lintas negara yang masif. Negara seolah kalah langkah dari bandar judol. Ini ironi besar,” katanya.
“Setiap hari rakyat kecil kalah, setiap hari keluarga hancur, setiap hari generasi muda dirusak algoritma kejahatan. Jika negara absen atau lemah, maka pejabat yang bertanggung jawab tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan,” demikian Aminullah menuntut.
