JAKARTA — Cakupan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meluas. Hingga 1 September 2026, sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia telah terlindungi JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan perluasan kepesertaan harus dibarengi peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes). Menurutnya, keberhasilan JKN tidak cukup diukur dari jumlah peserta dan pemanfaatan layanan, tetapi juga dari manfaat kesehatan yang diterima peserta.
“Ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka harus memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan 2026, Selasa (15/9).
Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 7.180 sarana penunjang. Sepanjang 2014-2025, BPJS Kesehatan telah membayarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun kepada fasilitas kesehatan.
Pujo menekankan perlunya pergeseran dari orientasi volume menuju value-based care, yakni memastikan peserta mendapat pelayanan yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dan menghasilkan manfaat kesehatan optimal. Untuk mendukung hal tersebut, BPJS Kesehatan memberikan Seva Paramahita Award 2026 kepada faskes yang menunjukkan komitmen dan kinerja pelayanan terbaik.
BPJS Kesehatan juga meluncurkan wajah baru BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) sebagai upaya memperkuat informasi dan pendampingan peserta selama mengakses layanan kesehatan. Selain itu, koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) diperkuat melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ), termasuk untuk manfaat kenaikan kelas perawatan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat mengatakan perluasan akses harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan JKN. Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi menilai penguatan fasilitas kesehatan, terutama di daerah dengan akses terbatas, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pemerintah akan terus memperkuat JKN agar mampu memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama,” tegas Cak Imin.[]
Beri Komentar