Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian publik. Gibran tetap berada pada posisi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, ada bagian dari keputusan tersebut yang justru berpotensi menjadi beban Politik panjang bagi Gibran selama menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.
Yang paling menarik perhatian adalah pernyataan MK yang menyebut bahwa “MK Tidak Menemukan Bukti Gibran Memiliki Ijazah SLTA atau Sederajat.” Kalimat ini tentu memiliki arti penting di tengah polemik mengenai syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Secara hukum, putusan MK membuat posisi Gibran sebagai wakil presiden tetap berjalan. Tetapi secara politik, persoalannya belum tentu selesai. Justru setelah putusan itu, pertanyaan publik bisa semakin panjang. Sebab, ketika lembaga negara sebesar MK menyatakan tidak menemukan bukti mengenai ijazah SLTA atau sederajat, perdebatan di tengah masyarakat akan sulit dihentikan begitu saja.
Gibran boleh tetap menjadi wakil presiden, tetapi selama menjalankan tugasnya akan ada kemungkinan pertanyaan mengenai pendidikan tersebut terus mengikuti. Setiap kali muncul persoalan politik, kebijakan pemerintah, kritik terhadap Istana, atau bahkan pernyataan Gibran di depan publik, isu ijazah sangat mungkin kembali diangkat.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Secara konstitusional, Gibran tetap menduduki kursi wakil presiden. Tetapi secara politik, keputusan MK tersebut dapat membuat legitimasi sosial Gibran terus dipersoalkan oleh sebagian masyarakat.
Bahkan, Gibran berpotensi menjadi bahan olok-olokan rakyat Indonesia. Setiap tampil di ruang publik, persoalan ijazah dapat kembali menjadi bahan perbincangan. Media sosial akan menjadi ruang yang sangat mudah untuk menghidupkan kembali isu tersebut.
Saya melihat ada sesuatu yang menarik dari cara MK menyampaikan hasil keputusannya. Media resmi MK menggunakan judul “MK Tidak Menemukan Bukti Gibran Memiliki Ijazah SLTA atau Sederajat.” Bagi saya, kalimat tersebut bukan perkara kecil. Judul itu justru dapat menjadi semacam kode bahwa persoalan mengenai bukti pendidikan Gibran belum benar-benar mati dalam ruang publik.
Artinya, keputusan tersebut mungkin mengakhiri satu proses hukum, tetapi belum tentu mengakhiri perdebatan politik. Selama masyarakat masih mempertanyakan bukti pendidikan Gibran, isu tersebut dapat muncul kembali dalam berbagai bentuk.
Inilah yang membuat posisi Gibran menjadi tidak mudah. Ia tetap Wakil Presiden, tetapi harus menjalankan pemerintahan dengan bayang-bayang polemik yang belum sepenuhnya hilang. Setiap langkah politiknya dapat dikaitkan kembali dengan persoalan tersebut.
Beri Komentar