BANDA ACEH – Usulan memasukkan Anies, Ganjar, dan Mahfud ke kabinet Prabowo menuai kritik keras. Heru Subagia menyebutnya sebagai perselingkuhan demokrasi yang berbahaya.
Wacana memasukkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik keras.
Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, menyebut usulan tersebut berpotensi mengancam keseimbangan demokrasi karena dinilai dapat mempersempit ruang oposisi dalam mengawasi kekuasaan.
Polemik ini mencuat setelah Syahganda Nainggolan mengusulkan agar ketiga tokoh yang pernah berada di kubu berbeda dalam Pilpres 2024 itu dirangkul untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, bagi Heru, gagasan tersebut bukan sekadar persoalan menambah kekuatan Politik pemerintah.
Ia mempertanyakan dampaknya terhadap efektivitas kabinet, efisiensi anggaran, serta keberadaan kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Heru bahkan melontarkan tudingan keras dengan menyebut usulan tersebut sebagai bentuk perselingkuhan demokrasi.
Ia menilai, memperluas koalisi tanpa mempertimbangkan fungsi oposisi justru berisiko melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.
“Usulan dari Syahganda yang juga sebagai kepala Bakom ini dianggap sebagai bagian provokasi yang sangat serius dan juga kekuatan kontraproduktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masalah efisiensi anggaran dan juga masalah penguatan-penguatan partai,” ujar Heru, Minggu (11/10/2026).
Heru menegaskan, sistem demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintahan yang kuat.
Keberadaan pihak di luar kekuasaan juga diperlukan untuk mengkritisi kebijakan dan memastikan pemerintah tetap menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.
Menurutnya, apabila seluruh kekuatan politik dirangkul ke dalam kabinet, fungsi oposisi berpotensi kehilangan ruang untuk bekerja secara maksimal.
Selain mengkritik usulan Syahganda, Heru menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle.
Ia mengaku telah menyampaikan ultimatum kepada pemerintahan Prabowo agar tidak kembali melakukan perubahan komposisi kabinet.
“Saya ingin menggarisbawahi atas nama Parlemen Bayangan, Indonesia Pasti, sudah mengultimatum kepada pemerintahan Prabowo khususnya agar tidak melakukan reshuffle lagi,” katanya.
Heru juga menyoroti pentingnya prinsip check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai, pengawasan dari kelompok di luar kekuasaan merupakan bagian penting untuk menjaga demokrasi tetap berjalan.
Beri Komentar