BANDA ACEH – DPP PDIP menilai banyak hal yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga persoalan korupsi.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi terhadap pemerintahan tidak boleh sekadar menyenangkan penguasa, tetapi harus didasarkan pada persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat.
“Ya, tepat di hari esok itu dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya,” kata Djarot kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Djarot pun menyoroti karhutla yang semakin meluas dan menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.
Menurutnya, pemerintah masih terjebak pada penanganan kebakaran hutan tanpa mampu melakukan antisipasi secara optimal. Padahal, ancaman fenomena El Nino yang dahsyat telah diperkirakan sebelumnya.
“Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi ya persoalan kebakaran hutan padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat,” ujarnya.
Selain karhutla, Djarot mengkritik tata kelola program MBG. Ia menilai pemberian makanan bergizi kepada masyarakat merupakan langkah positif dan sejalan dengan konstitusi. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi secara mendasar.
“Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi,” ucapnya.
“Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya, dan terbukti kepala BPG itu kena kasus,” sambung Djarot.
Persoalan berikutnya yang disoroti adalah program Koperasi Desa Merah Putih. Djarot mempertanyakan kejelasan konsep dan unit usaha koperasi tersebut, terutama ketika diarahkan untuk menjalankan berbagai kegiatan yang dinilai tidak memiliki perencanaan matang.
Ia mencontohkan rencana menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, hingga penyalur gaji aparatur sipil negara (ASN).
“Misalnya mendorong Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, sampai dengan menyalurkan gaji ASN. Hal seperti ini kan sebenarnya cari-cari proyek, artinya konsep tidak jelas padahal menghabiskan dana sampai triliunnya, ya,” tegasnya.
Beri Komentar