BANDA ACEH – Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan Politik. Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi menilai, absennya Dedi berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas politiknya kepada Prabowo dan Partai Gerindra.Muslim menduga, Dedi mulai menunjukkan sikap politik yang lebih mandiri seiring meningkatnya popularitas dan munculnya namanya dalam bursa calon presiden 2029.
” KDM mulai membelot dan melawan Prabowo. Dia merasa percaya diri dengan hasil berbagai survei yang menempatkan dirinya di atas Prabowo. Ini bisa menjadi modal politik bagi KDM untuk membangun ambisi yang lebih besar pada Pilpres 2029,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Ahad (25/10/2026).
Menurut Muslim, ketidakhadiran Dedi dalam acara nasional yang dihadiri Presiden Prabowo layak menjadi bahan evaluasi politik. Terlebih, Dedi merupakan kader Gerindra yang sebelumnya menyatakan dukungan untuk memenangkan Prabowo pada Pemilu 2024.
“Kalau seorang kader partai yang juga menjabat gubernur tidak hadir dalam agenda yang dihadiri presiden, tentu publik bisa bertanya. Apakah ini murni persoalan pekerjaan pemerintahan atau ada dinamika politik yang lebih besar? Ini perlu dicermati,” ujarnya.
Muslim mengaitkan dugaan meningkatnya kepercayaan diri Dedi dengan hasil survei elektabilitas calon presiden 2029 yang dirilis Tempo Data Science pada Agustus 2026.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 41 persen dalam simulasi pemilihan presiden, sedangkan Prabowo Subianto memperoleh 15 persen. Anies Baswedan berada di posisi berikutnya dengan 10 persen.
Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen. Hasil ini merupakan potret pendapat responden pada periode survei, bukan kepastian hasil Pemilu 2029. (Katadata Databoks, 27 Agustus 2026).
Muslim menilai angka tersebut dapat memperkuat posisi tawar Dedi dalam percaturan politik nasional.
“Ketika seorang kepala daerah memperoleh angka elektabilitas tinggi, tentu muncul peluang untuk membangun kekuatan politik sendiri. Persoalannya, apakah popularitas itu akan digunakan untuk memperkuat Gerindra dan mendukung Prabowo atau justru menjadi kendaraan menuju pencalonan presiden,” kata Muslim.
Ia menduga, apabila ambisi politik Dedi berkembang menuju Pilpres 2029, bukan tidak mungkin terjadi perubahan hubungan politik dengan Gerindra.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru