BANDA ACEH — Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara mengenai isu pergantian ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) yang menguat jelang kongres pada April 2025.
Dia menyebutkan, pergantian struktur merupakan hal yang wajar dilakukan saat kongres partai Politik (parpol).
Namun, dia menegaskan bahwa masing-masing partai punya mekanisme internal sendiri.
“Setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian struktur-struktur di partainya,” ucap Puan baru-baru ini.
Puan tidak mau berspekulasi lebih jauh mengenai pergantian ketua umum dan sekjen di partai berlambang kepala banteng itu.
Puan Maharani juga enggan mengomentari permintaan seruan mundur terhadap Megawati.
“Kita jangan berandai-andai. Kita saling menghargai dan menghormati proses internal yang ada di suatu partai. Jadi, nanti kita ikuti kongres itu akan berjalan seperti apa,” kata Puan.
Sebelumnya diberitakan, permintaan mantan kader PDI-P Effendi Simbolon agar Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mundur tentu punya target politik tertentu.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, apalagi permintaan Effendi Simbolon itu disampaikan pasca bertemu Joko Widodo di Solo, muatan politisnya tentu sangat kental.
“Permintaan Effendi Simbolon itu bisa jadi sebagai pancingan terhadap faksi-faksi di PDIP saat mendekati kongres. Simbolon ingin mengetahui reaksi dari setiap faksi bila Megawati mundur,” ucap Jamil, Jumat (10/1/2025).
Jamil mengatakan, pancingan itu tentunya tidak hanya motif politik Effendi Simbolon. Bisa jadi motif politik itu sesungguhnya motif Jokowi.
“Karena itu, Effendi Simbolon bisa saja hanya perpanjangan tangan Jokowi. Ada kemungkinan Jokowi yang sesungguhnya menginginkan Megawati mundur sebagai Ketum PDIP,” imbuhnya.
Dia menilai kemungkinan itu bisa saja terjadi agar Jokowi dapat menyusupkan orangnya sebagai pengganti Megawati pada kongres PDIP mendatang.
Peluang itu sangat terbuka, karena di internal PDIP sendiri terbela dalam menilai Jokowi.
“Puan dan Prananda saja terkesan berbeda menilai Jokowi. Puan terkesan lebih koperatif terhadap Jokowi. Hal itu terlihat dari pernyataan Puan yang cenderung normatif dalam menilai Jokowi,” jelas dia.
Sebaliknya, Prananda terlihat lebih tegas dalam menilai Jokowi. Hanya saja Prananda menggunakan mulut kader PDIP dalam menilai Jokowi. Salah satunya melalui Hasto, yang terus menerus menyerang Jokowi.
“Jadi, bisa saja Jokowi melalui Effendi Simbolon melihat celah di internal PDIP yang tidak solid. Celah ini coba dimanfaatkan agar pada Kongres mendatang terjadi pergantian Ketum PDIP,” ucapnya.
