BANDA ACEH – Saat ini sedang ramai isu pemakzulan atau penggulingan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Wacana pemakzulan itu diusung oleh pensiunan atau purnawirawan jenderal TNI.
Ada empat purnawirawan jenderal TNI yang menandatangani surat pemakzulan yang dikirim ke DPR RI pada 26 Mei 2025 tersebut, yakni:
- Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
- Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan
- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
- Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto
Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, proses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bakal tidak mudah.
Sebab, harus melalui prosedur panjang yang melibatkan proses Politik dan hukum di MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, ada pendapat bahwa Gibran adalah satu paket dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Namun, Rocky Gerung mengatakan, satu paket itu tidak berlaku.
Hal ini dia sampaikan dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (4/6/2025).
“Iya, pasti ada banyak keberatan prosedural, karena dianggap bahwa ini kan satu paket dengan Pak Prabowo. Itu soal yang secara teknis bisa diselesaikan,” kata Rocky dikutip dari Tribunnews.com.
“Apakah karena satu paket? Kalau pendamping presiden itu bermasalah, maka presiden juga mesti dinyatakan di dalam kondisi yang sama? Kan enggak begitu,” tambahnya.
Selanjutnya, Rocky Gerung menyebut bahwa dasar legitimasi pemakzulan Gibran adalah opini publik.
Sehingga, MPR meski mengambil langkah sesuai prosedur, tetapi yang harus dipersoalkan adalah legitimasinya.
“Justru kita mau lihat apa dalil yang akan diajukan di dalam perdebatan publik nanti. Ketika surat permintaan pemakzulan Gibran itu sudah masuk ke MPR, nggak mungkin MPR berdiam diri,” kata Rocky.
“Iya, tunggu prosedur, tetapi ini soal legitimasi, dan dasar legitimasi itu adalah opini publik,” jelasnya.
“Opini publik artinya, kesungguhan hati publik untuk mempersoalkan hal-hal yang bagi publik tidak masuk akal,” lanjutnya.
“Gibran jadi wakil presiden tidak masuk akal. Gibran disodorkan, lalu dimanipulasi melalui Mahkamah Konstitusi itu sangat tidak masuk akal,” tambahnya.
Selanjutnya, Rocky Gerung menegaskan, jika nanti Jokowi dimintai keterangan dalam proses pemakzulan Gibran, hal tersebut tidak boleh dianggap berbahaya.
Sebab, ia tidak ingin demokrasi di Indonesia tercoreng.
“Jadi tentu Pak Jokowi akan dimintai keterangan dan proses-proses semacam ini kita mesti anggap sebagai proses yang nggak berbahaya, karena justru kita ingin tidak ada flek, tidak ada goresan di dalam demokrasi kita,” papar Rocky Gerung.
Beri Komentar