BANDA ACEH -Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu tak yakin Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan punya big data 110 juta warga menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Kata Masinton, big data itu seolah-olah dijadikan pembenaran untuk mendukung wacana penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Padahal, menurutnya hal itu sangatlah keliru.
Hal itu disampaikan Masinton saat diwawancara khusus oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra, Kamis (14/4/2022).
“Seakan-akan yang diklaim sebagai big data itu untuk memperkuat argumentasi penambahan jabatan presiden untuk menjadi tiga periode.”
“Digunakan big data itu sebagai alat untuk melakukan pembenaran terhadap amandemen tiga periode jabatan presiden itu tadi. Itu kan keliru,” papar Masinton.
Lantas, hal itu pun menjadi tanda tanya, karena yang mengusulkan penundaan pemilu dilontarkan dari seorang Menko Maritim dan Investasi.
Masinton juga mengungkapkan obrolannya dengan rekan sesama aktivis soal ketidakyakinannya soal big data itu.
Dalam percakapannya itu, yang dimaksud 110 juta big data itu adalah biota laut, karena latar belakang Luhut yang merupakan Menteri Kemaritiman.
“Mohon maaf kan beliau bidangnya kemaritiman dan investasi, bukan soal politik tadi.”
“Terus teman saya ini aktivis dulu, kita suka ngobrol-ngobrol, dia tanya ke saya ‘lu yakin itu kalau sesuai bidangnya itu data orang?”
Loh apa memang? Ya kalau dia bidangnya kemaritiman kan jangan-jangan big datanya itu biota laut.”
“Ada tenggiri, ada terumbu karang, ada ikan tongkol, dan lain-lainnya, ada plankton, total mungkin bisa 110 juta’. Jadi bukan orang,” beber Masinton.
Masinton pun mendorong agar Luhut membuka big data warga yang mendukung penundaan pemilu. Sebab, saat ini adalah eranya transparansi.
“Maka kemudian oke kalau big data itu ada, buka saja, meskipun itu data pribadi, ya ini kan era transparansi.”
“Apalagi ini yang menyampaikan pejabat pemerintahan, dia memiliki konsekuensi dan ditagih oleh pemerintah meskipun itu data pribadi.”
“Beda kalau umpama, data pribadi orang di pinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan. Nah, terus buka dong, ya apa hak lu? Boleh itu,” paparnya.
Sebelumnya, Luhut mengaku memiliki big data dari rakyat Indonesia yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
“Kita kan punya big data, dari big data itu, 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” ucap Luhut saat wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier.
Dari big data tersebut, kata Luhut, masyarakat kelas menengah ke bawah tak ingin ada kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024.
“Kalau di bawah, (masyarakat) menengah bawah ini itu pokoknya ingin tenang, bicaranya ekonomi.”
“Tidak mau lagi seperti kemarin, karena tidak mau lagi kita sakit gigi dengar ‘kampret’, ‘kecebong’, ‘kadrun’ lah, itu kan menimbulkan tidak bagus,” bebernya.
Luhut juga mengklaim masyarakat menyoroti besarnya anggaran pemilu dan pilkada serentak 2024 yang mencapai Rp110 triliun, di kala situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.
“Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih?”
“Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah, itu yang rakyat ngomong,” cetus Luhut.
