Oleh karena itu, Marhaban berharap melalui sinergitas yang baik antara legislatif dengan eksekutif, bisa melahirkan qanun-qanun daerah sebagai regulasi dan pedoman dalam menjalankan kebijakan daerah, demi mewujudkan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi, menyampaikan, Rapat Paripurna bersama eksekutif ini, bertujuan untuk mengambil keputusan dan persetujuan dewan, terhadap daftar program legislasi daerah Kabupaten Aceh Barat prioritas tahun 2023.
“Seluruh fraksi DPRK Aceh Barat telah menyepakati semua daftar rancangan qanun Proleg tahun 2023 yang diajukan oleh Pemkab Aceh Barat, ditambah 1 rancangan qanun tambahan yang diusulkan oleh DPRK Aceh Barat yakni qanun ketenagakerjaan, untuk dilakukan pembahasan bersama” ujar Samsi Barmi.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan pihak eksekutif, agar segera mempersiapkan dan menyelesaikan materi rancangan qanun tersebut untuk dibahas bersama dengan badan legislasi DPRK Aceh Barat, tutupnya.[]
Editor : Biro Meulaboh
Beri Komentar