Ketakutan akan kesenjangan membuat upah buruh merupakan instrumen keadilan sosial. Di Indonesia, sejak tahun 90-an, misalnya, kesenjangan sosial tidak pernah berubah.
Seratus juta rakyat tetap miskin, dan negara berusaha sekadar menyubsidi makan mereka. Negara tidak pernah hadir melakukan transformasi sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Kepada Siapa Buruh Mengadu?
Buruh dalam konteks rakyat yang berjumlah 60-100 juta jiwa adalah pemilik Republik. Negara ini ada dan menciptakan utang belasan ribu triliun serta belasan ribu triliun lainnya yang dibawa ke Singapura serta negara lainnya, adalah sebuah entitas karena kaum buruh melegitimasi eksistensi negara tersebut. Tanpa ada kaum buruh, maka negara itu tidak ada.
Kesadaran kepemilikan kaum buruh atas negara ini adalah penting. Jika Trotsky, tokoh buruh Rusia di era lalu, menyarankan agar buruh menjadi kekuatan pelopor maupun tentara rakyat, maka kaum buruh harus berpikir seperti itu pula. Buruh harus melawan kapitalis dan negara yang dikendalikan kaum kapitalis.
Bagaimana caranya?
Cara pertama tentu adalah kekuatan massa. Massa buruh harus berani menjadi kekuatan penekan untuk berunding dengan kapitalis tentang upah kepada buruh dan tentang kesejahteraan dengan negara.
Cara kedua, buruh harus memenangkan kursi di parlemen. Kehadiran Partai Buruh harusnya bisa menjadi jalan bagi kepentingan bersama kaum buruh. Namun, ini tergantung para pemimpin buruh, mau menang sendiri atau mau bekerja sama.
Bahkan, bekerja sama saja belum tentu buruh mampu “mencekik” pengusaha.
Yang ketiga adalah spirit. Nabi Muhammad mengeluarkan hadits tentang buruh yakni “bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering” dan juga Al Quran yang mengatakan bahwa di antara kekayaan orang kaya terdapat harta orang miskin.
Spirit keagaaman ini penting untuk melihat perjuangan buruh merupakan sakral, yakni menuntut hak bukan mengemis.
Sebagai tambahan, pemimpin buruh harus menguasai wawasan politik skala nasional. Beberapa hari lalu, ketika pimpinan buruh dalam Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional) bertemu saya meminta untuk jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi.
Saya menyarankan tokoh-tokoh buruh melengkapi ilmunya dengan ilmu ekonomi perburuhan, ilmu negara kesejahteraan, dan berbagai ilmu lainnya yang membuat buruh mampu menjelaskan pentingnya buruh menjadi kaya, menjadi pintar, menjadi bagian dari kemajuan “human capital”, dan lain-lain. Selama ini kebanyakan tokoh buruh hanya ahli dalam bidang hukum perburuhan.
Dengan kelengkapan ilmu, kaum buruh akan memiliki kecakapan dalam berdebat. Termasuk tuduhan tuntutan buruh akan membuat kabur investor.
Beri Komentar