Demi kepentingan masyarakat luas, Dharma mendesak Presiden untuk segera turun tangan. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab, terutama Menteri KKP dan Pangkoarmada I.
“Presiden harus panggil mereka. Tanya, kenapa pengawasan kita bobol sampai bisa dibangun pagar 30 km tanpa sepengetahuan. Ini bukan main-main, karena menyangkut kepentingan rakyat dan kedaulatan negara,” tuturnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kemunculan pagar laut semacam ini dapat memicu konflik sosial. Nelayan yang kehilangan lahan penangkapan terpaksa mencari alternatif mata pencaharian, sementara di sisi lain, ketidakjelasan status proyek justru menimbulkan keresahan.
“Konflik horizontal bisa terjadi kalau pemerintah tidak segera memberi kepastian,” imbuh Dharmawan.
Karena itulah, Persaudaraan Tani Nelayan Indonesia (Petani) akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Organisasi yang mewadahi petani dan nelayan tersebut siap melakukan koordinasi dengan berbagai elemen, termasuk pihak akademisi dan pemerhati lingkungan, untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban.
“Laut kita adalah milik bersama, masa depan anak cucu kita. Jangan sampai dikorbankan untuk kepentingan segelintir pihak, jangan sampai kerusakan sudah parah baru kita sibuk membereskan. Lebih baik mencegah sebelum terlambat,” pungkasnya.
Beri Komentar