Penulis: Ahmadie Thaha**
INDONESIA telah memasuki babak baru dalam kepemimpinannya. Era Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menjanjikan ketegasan dan keberanian, kini mulai menunjukkan warnanya —bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam pilihan diksi yang diucapkan di hadapan publik.
Sabtu, 15 Februari 2025, di Sentul Convention Center, Prabowo dengan tenang —tapi jelas terdengar— mengucapkan kata “ndasmu” hingga tiga kali dalam orasinya. Kata ini, bagi orang Jawa, terutama Mataraman, merupakan ungkapan yang kasar, jauh dari sekadar “kepalamu” dalam bahasa Indonesia.
Lebih dari itu, kata ini mencerminkan ekspresi ketidaksabaran, kemarahan, atau penghinaan. Dan ini bukan pertama kalinya. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo telah beberapa kali menggunakan kosakata ini: “ndasmu” —sebuah nada penuh penghinaan yang menyasar kondisi isi kepala seseorang.
Ia pernah mengucapkannya pada 2019 saat mengomentari pertumbuhan ekonomi 5 persen di era Jokowi, pernah di hadapan kader PAN, dan pernah pula dalam Debat Pilpres 2024. Kali ini, sasaran umpatan halusnya para pengkritik yang meragukan program makan bergizi gratis dan mereka yang mengatakan bahwa ia masih dikendalikan Jokowi.
Namun, pertanyaannya: apakah pantas seorang presiden berbicara demikian?
Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kebijakan yang dibuatnya, tapi juga dari cara ia berkomunikasi. Kata-kata mencerminkan karakter, dan dalam Politik, kata-kata adalah senjata.
Di tangan pemimpin yang bijak, kata-kata menenangkan rakyat, membangun harapan, dan merangkul perbedaan. Sebaliknya, di tangan pemimpin yang emosional, kata-kata bisa menjadi pisau tajam yang melukai demokrasi.
Sejarah mencatat bagaimana para pemimpin besar menggunakan kata-kata sebagai alat perubahan. Soekarno berpidato dengan gaya membakar semangat, Habibie berbicara dengan ketajaman intelektual, dan Gus Dur merangkul lawan politik dengan humor yang menggugah tawa, bukan umpatan.
Prabowo, dengan latar belakang militernya, tampaknya lebih memilih pendekatan yang lain. Ada nada defensif dalam ucapannya, seolah kritik adalah ancaman yang harus segera ditumpas, bukan masukan yang perlu didengar.
Sikap ini mengingatkan pada para pemimpin otoriter yang melihat oposisi bukan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan sebagai gangguan yang harus dibungkam. Sebuah alarm tanda bahaya bagi demokrasi sejati.
Sebagai mantan jenderal, Prabowo terbiasa dengan dunia militer yang hierarkis, di mana perintah adalah hukum dan kepatuhan adalah keharusan. Namun, sebagai pemimpin sipil, ia harusnya beradaptasi dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi perbedaan pendapat.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru