BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri.
Mbak Ita dan Alwin Basri rencananya akan dipanggil kembali sebagai tersangka pada Kamis, 20 Februari 2025.
“Sudah ada panggilan untuk yang bersangkutan, kalau enggak salah besok Kamis,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).
Diketahui Ita sedianya dipanggil penyidik KPK pada Selasa (11/2/2025).
Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak hadir.
Tercatat sudah empat kali Ita mangkir panggilan KPK.
Usut punya usut, ternyata Ita sedang dirawat inap di RSD KRMT Wongsonegoro, Semarang, Jawa Tengah.
Ita menderita demam tinggi dan infeksi setelah melakukan tinjauan banjir di sejumlah lokasi.
Mbak Ita dikabarkan opname di rumah sakit tersebut sejak Selasa (12/2/2025) pagi.
Dikutip dari Kompas.com, Mbak Ita akhirnya diperbolehkan pulang setelah beberapa hari menjalani perawatan di RSD KRMT Wongsonegoro.
Direktur RSD KRMT Wongsonegoro, Eko Krisnarto, membenarkan bahwa Wali Kota Semarang sudah diperbolehkan pulang untuk melanjutkan pemulihan di rumah.
“Sudah pulang, Minggu kemarin,” ungkap Eko saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (17/2/2025).
Ia menambahkan bahwa saat ini kondisi Mbak Ita sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
“Kondisinya sudah membaik,” tambahnya.
Tim dokter yang menangani Mbak Ita juga menyimpulkan bahwa ia sudah tidak perlu menjalani rawat inap lagi dan bisa melanjutkan istirahat di rumah.
“Bisa istirahat di rumah,” kata Eko.
Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan praperadilan yang diajukan Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri.
Dengan keputusan ini, status tersangka Ita dan Alwin Basri tetap sah.
Terungkap di persidangan praperadilan bahwa Mbak Ita dan Alwin Basri diduga menerima gratifikasi sejumlah Rp 5 miliar.
“Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kemudian dihubungkan dengan bukti P56, maka didapat fakta hukum bahwa penyidik termohon (KPK) telah menyusun laporan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana korupsi berupa penerimaan uang sebesar kurang lebih Rp5 miliar oleh Hevearita Gunaryanti dan Alwin Basri sebagai pihak penerima,” kata hakim.
Mbak Ita dan Alwin Basri pertama kali diperiksa KPK pada Kamis, 1 Agustus 2024. Saat itu mereka dicecar soal proyek di lingkungan Dinas Pendidikan.
