Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan secara sembrono dan serampangan berisiko besar terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara.
Realitas di lapangan menunjukkan kebijakan ini telah menimbulkan kekacauan, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik. Sebagai contoh, pagu awal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 adalah Rp110,95 triliun. Menyusul kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, anggaran tersebut dipangkas sebesar Rp81 triliun sehingga menjadi Rp29,57 triliun.
Pemerintah anti kritik
Melihat kacaunya pengurusan negara terhadap urusan rakyatnya ini memaksa para mahasiswa di berbagai kota, seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya turun ke jalan meminta pemerintah memeriksa ulang berbagai kebijakan yang sudah dicanangkan. Sebab semua tak ada satu pun yang berpihak pada rakyat.
Menghadapi berbagai kritik tersebut, justru kata-kata “ndasmu” yang terlontar dari lisan Prabowo, presiden terpilih itu. Ucapan tak layak itu ia ucapkan saat berdiri sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, di hari ulangtahun Partai Gerindra ke 17 saat berbicara terkait kritikan banyak pihak terkait tiga hal, pembentukan kabinet, makan bergizi gratis, dan kedekatannya dengan mantan presiden Joko Widodo.
Efisiensi memang nyata tampak tanpa pemikiran yang matang, karena faktanya ada anggaran lain yang seharusnya dipangkas namun malah tidak dipangkas, misalnya anggaran kemenhan untuk alutsista. Makin nyata yang dibela bukan kepentingan rakyat, namun pihak yang punya kepentingan, bahkan makin menguatkan korporatokrasi,
Kementerian di pemerintahan Prabowo berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus dengan total 285 orang. Dimana tidak semua stafsus berguna malah menjadi beban APBN. Belum lagi nanti biaya retreat di Magelang para gubernur dan bupati yang resmi dilantik.
Bukannya mendengar, Prabowo terkait kabinet yang gemuk malah membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang penduduknya tidak sampai dua juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Sungguh perbandingan yang tidak sepadan, Timor Leste bekas wilayah Indonesia yang memilih separatisme dari NKRI. Tentulah sebagai negara muda belum stabil dalam segala hal.
Prabowo kembali mengatakan bahwa baginya wajar kabinetnya besar karena setara dengan Uni Eropa. Apakah dia lupa, Uni Eropa bukan satu kesatuan negara, mereka terdiri dari banyak negara yang memiliki kedaulatan penuh atas negaranya, jika dikumpulkan tentu saja banyak (BBC.com, 18-2-2025).
Islam Sajalah yang Layak Mengatur Negara
Banyak pihak yang merasa sangsi bahkan takut ketika disodorkan solusi Islam sebagai pengganti sistem hari ini. Alasannya pun beragam, ada yang NKRI sudah final, jika Islam memimpin kelak akan seperti Suriah konflik terus menerus, ide syariat Islam adalah pemecahbelah negara, dan lainnya. Namun apakah mereka akan menyangkal juga jika syariat ini berasal dari Allah Pencipta langit dan bumi, sementara sistem hari ini adalah murni buatan manusia?
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru