UPDATE

OPINI
OPINI

Ribut-ribut Efisiensi Anggaran, Mengapa Enggan Dikritik?

VIRAL di media sosial meme bertuliskan” satu anak makan siang gratis menghilangkan makan malam satu keluarga”. Memang benar adanya, sejak Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi besar-besaran termasuk pemangkasan anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), semua semakin terasa berat.

Banyak BUMN merumahkan pegawai, perguruan tinggi bersiap menaikkan UKT dan lainnya, sebab efisiensi anggaran banyak menyasar alokasi anggaran untuk rakyat, baik melalui program kegiatan maupun subsidi atau bantuan langsung, hingga pendidikan tinggi dan dana riset.

Efisiensi anggaran dilakukan untuk menutup kebutuhan anggaran beberapa program khsusnya MBG. Sayangnya, realitanya MBG banyak masalah, maka tujuan efisiensi berpotensi tidak menyelesaikan masalah.

Mirisnya hasil efisiensi juga akan digunakan investasi BPI Danantara, yang secara tegas disebut oleh Muliaman Darmansyah Hadad, yang telah ditunjuk sebagai Kepala BP Investasi Danantara, berbeda dengan Indonesia Investment Authority (INA), yang saat ini bertindak sebagai sovereign wealth fund Indonesia (kompas.com, 19-2-2025).

Fakta Efisiensi

Penghematan anggaran pemerintah sebagaimana disebut Prabowo akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, penghematan putaran pertama sebesar Rp 300 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kedua, adanya penghematan di putaran berikutnya sebesar Rp 308 triliun (Rp 58 triliun dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga dari penyisiran atau penelitian APBN sampai ke satuan 9.

Selanjutnya, putaran ketiga sebesar Rp 300 triliun. Namun, sebanyak Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal kerja. Dana tersebut dari dividen BUMN untuk 2025. Dengan demikian total penghematan yang dilakukan Presiden Prabowo mencapai Rp 750 triliun (USD 44 miliar).

Langkah ini diambil sebagai bagian dari visi besar Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Benarkah demikian? Beru putaran pertama saja sudah kacau, sebab menyangkut pelayanan publik, lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korban.

Tanpa malu-malu, terkait penyisihan dana deviden BUMN 2025, Prabowo mengatakan memang untuk suntikan awal danantara, yang disinyalir banyak pihak ke depannya untuk pendanaan IKN yang kini mangkrak. Lantas dimana efisiensinya jika lagi-lagi rakyat yang dijadikan korban?

Banyak pihak mencoba mengingatkan pemerintah akan bahayanya program Danantara, sebab muamalah yang tidak jelas bahkan high imunitas karena BPK atau KPK hanya bisa mengaudit jika ada izin DPR, bukankah lebih baik menstabilkan urusan dalam negeri? Banyak proyek yang seharusnya diutamakan pemerintah, bukan kemudian memperkaya diri dan bisa jadi Danantara pun akan jadi proyek korupsi berikutnya.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.