Ia juga mengecam kriminalisasi terhadap lebih dari 900 aktivis yang terjadi beberapa waktu lalu. “Bagi polisi, aktivis lebih berbahaya dari koruptor. Ini menunjukkan keberpihakan Polri bukan pada rakyat, melainkan pada penguasa dan kapital,” tegasnya.
Lain halnya dengan Antonius Danar. Ia mengatakan, reformasi Kepolisian harus dimulai dari perubahan kultural. Mengutip pernyataan Gus Dur yang menyebut hanya ada tiga polisi baik, yaitu “Polisi Tidur”, “Jenderal Hoegeng”, dan “Patung Polisi”.
Menurut dia, faksionalisme dalam tubuh Polri semakin memperburuk situasi. “Munculnya Tim Reformasi Kepolisian dari internal bukanlah solusi, melainkan kudeta halus yang justru memperkuat status quo,” ungkapnya.
GMNI Jakarta Selatan Menyatakan Sikap
Melihat kondisi yang ada, Ketua DPC GMNI Jakarta Selatan, Dendy, mengatakan, Presiden harus berani mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolri Listyo Sigit.
Sebab Kepolisian di bawah Sigit telah menjadi institusi yang berpihak pada modal, bahkan ikut mengkriminalisasi aktivis demokrasi dan pejuang agraria.
“Dalam konteks gerakan, kita harus menghajar musuh satu per satu. Demokrasi harus direbut, termasuk dengan menghukum para pelaku pelanggaran hukum di tubuh kepolisian, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Nepal menjadi contoh bahwa perubahan hanya bisa terjadi dengan keberanian menghukum aparat,” kata Dendy mengingatkan.
Menurut dia, keberhasilan aparat hari ini hanya sebatas menangkap aktivis dan melindungi kepentingan kapital. Karena itu, GMNI Jaksel menegaskan, reformasi Kepolisian adalah kebutuhan mendesak dalam menegakkan kembali supremasi sipil di atas dominasi aparat. ***
Beri Komentar