TEHERAN — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian memanas setelah Iran mengeluarkan ancaman tegas akan menutup total Selat Hormuz apabila Amerika Serikat (AS) benar-benar menyerang fasilitas pembangkit listriknya.
Ancaman tersebut muncul menyusul ultimatum Presiden AS, Donald Trump, yang memberi waktu 48 jam kepada Iran untuk membuka kembali jalur strategis tersebut. Jika tidak dipatuhi, Washington mengancam akan melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan televisi pemerintah pada Senin (23/3/2026), komando operasional militer Khatam Al-Anbiya menegaskan bahwa penutupan Selat Hormuz akan dilakukan sepenuhnya jika ancaman AS direalisasikan.
“Jika ancaman Amerika Serikat terhadap pembangkit listrik Iran dilaksanakan, maka Selat Hormuz akan ditutup total dan tidak akan dibuka kembali sampai fasilitas kami dibangun ulang,” demikian pernyataan militer Iran.
Konflik ini merupakan eskalasi lanjutan dari perang yang dipicu sejak 28 Februari 2026, ketika serangan gabungan AS dan Israel menghantam wilayah Iran.
Sejak saat itu, situasi berkembang menjadi konflik terbuka di kawasan, dengan Iran melancarkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal terhadap target Israel serta kepentingan AS di Timur Tengah.
Iran juga memperingatkan akan memperluas serangan ke infrastruktur vital Israel, termasuk sektor energi dan teknologi informasi, serta fasilitas di negara kawasan yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional Iran.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran vital dunia yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak mentah dan gas alam cair global.
Namun sejak konflik pecah, arus lalu lintas di selat tersebut dilaporkan hampir lumpuh, dengan hanya sekitar lima persen kapal yang masih dapat melintas dibandingkan kondisi normal sebelum perang.
Militer Iran bahkan disebut telah menyerang sejumlah kapal yang tetap melintas tanpa mengindahkan peringatan.
Di sisi lain, Teheran masih memberi akses terbatas bagi kapal dari negara-negara yang dianggap bersahabat, sembari memperingatkan akan memblokir kapal dari negara yang dinilai terlibat dalam agresi terhadap Iran.
Selain itu, parlemen Iran tengah mempertimbangkan kebijakan baru berupa penerapan bea masuk terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Ketua parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa kondisi lalu lintas maritim tidak akan kembali seperti sebelum konflik terjadi.
Situasi ini menandai potensi krisis energi global jika ancaman penutupan Selat Hormuz benar-benar direalisasikan, mengingat perannya yang krusial dalam rantai pasok energi dunia.
Ketegangan yang terus meningkat juga memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik berskala besar di kawasan Timur Tengah.(*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru