Perairan sekitar Selat Malaka juga menjadi sorotan karena disebut sebagai titik penting bagi aktivitas transfer minyak antar kapal oleh ‘kapal gelap’ Iran yang memasok negara-negara Asia, terutama China.
Selat Malaka Tak Tergantikan untuk Perdagangan Global
Pakar kawasan dari University of Illinois Urbana-Champaign, Azifah Astrina, menilai Selat Malaka memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan dalam jaringan perdagangan internasional.
“Selat Malaka sangat krusial karena merupakan jalur pelayaran terpendek dan paling efisien yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, sehingga menjadikannya rute yang tak tergantikan bagi perdagangan antara Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur,” ujar Azifah Astrina.
Ia menambahkan, Selat Malaka juga terhubung langsung dengan Laut China Selatan yang menjadi jalur sepertiga perdagangan global.
“Selat ini terhubung langsung dengan Laut China Selatan, yang dilalui sekitar sepertiga dari total perdagangan global,” katanya.
Menurut laporan terbaru Badan Informasi Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration/EIA), sebanyak 23,2 juta barel minyak per hari melintasi Selat Malaka pada paruh pertama 2025.
Angka itu setara dengan sekitar 29 persen dari total perdagangan minyak global melalui laut.
Pada periode yang sama, jalur perairan ini juga menangani sekitar 260 juta meter kubik gas alam cair (LNG) per hari.
Selain energi, Selat Malaka juga menjadi jalur utama pengiriman barang manufaktur dan industri.
Dosen transportasi dan logistik di University of Leeds, Inggris, Gokcay Balci mengatakan Selat Malaka merupakan rute penting bagi pengiriman barang elektronik, mesin, kendaraan, hingga komoditas pangan.
“Sekitar 25% perdagangan mobil dunia melintas melalui selat ini. Kargo curah kering, seperti gandum dan kedelai, juga melewati Selat Malaka,” ujarnya.
Dengan posisi geografis yang berada di jalur perdagangan utama dunia, Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kepentingan besar menjaga stabilitas Selat Malaka.
Pernyataan Singapura menegaskan komitmen negara tersebut untuk mempertahankan prinsip kebebasan navigasi dan menolak upaya penutupan, pencegatan, maupun pengenaan bea masuk di jalur perairan strategis tersebut.***
Beri Komentar