BANDA ACEH – Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan negara-negara Asia yang berada di sepanjang Selat Malaka memiliki kepentingan strategis untuk menjaga jalur perairan tersebut tetap terbuka bagi pelayaran internasional.Pernyataan itu disampaikan Balakrishnan pada Rabu (22/4/2026) di tengah meningkatnya perhatian global terhadap jalur perdagangan energi yang melintasi kawasan Asia Tenggara.
“Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami,” kata Balakrishnan.
Singapura berbatasan langsung dengan Selat Malaka bersama Malaysia dan Indonesia. Jalur pelayaran ini merupakan salah satu rute perdagangan global paling penting, dengan titik tersempit sekitar dua mil laut atau sekitar 2,8 kilometer di kawasan Selat Phillips dekat Singapura.
Selat Malaka menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perannya kerap disandingkan dengan Terusan Suez dan Selat Hormuz karena menjadi jalur utama distribusi energi dan perdagangan internasional.
Sekitar 40 persen perdagangan global disebut melintasi Selat Malaka, termasuk sebagian besar pengiriman minyak dari Timur Tengah menuju China, Jepang, dan Korea Selatan.
Wacana Tarif dari Indonesia Jadi Sorotan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengusulkan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka.
Wacana tersebut menjadi perhatian karena Selat Malaka selama ini dipandang sebagai jalur pelayaran internasional yang harus dijaga tetap terbuka dan bebas hambatan.
Sementara itu, ketegangan di Selat Hormuz memunculkan kekhawatiran baru di Asia Tenggara, terutama terkait potensi gangguan arus perdagangan di Selat Malaka.
Selat Malaka berada di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan titik tersempit sekitar 2,7 kilometer atau 10 kali lebih sempit dibanding Selat Hormuz. Kondisi geografis tersebut membuat Selat Malaka rawan menjadi titik kritis dalam skenario konflik atau pembatasan jalur pelayaran global.
Selat Malaka juga telah lama diidentifikasi sebagai titik lemah strategis China. Istilah “Dilema Malaka” dipopulerkan pada awal 2000-an ketika Hu Jintao menjabat Presiden China.
Situasi ini semakin rumit akibat klaim teritorial yang saling bersaing, meningkatnya kemampuan China memproyeksikan kekuatan militer, serta ketidakpastian sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Usai menyatakan akan memblokade Selat Hormuz, Trump menyebut telah menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk mencegat kapal-kapal di perairan internasional yang diketahui telah membayar tarif kepada Iran.
Beri Komentar