Artinya, pemerintah menghadapi dua tantangan sekaligus.
Pertama, mencegah aktor yang memang sengaja mendorong kekerasan.
Kedua, memastikan tindakan penegakan hukum tidak justru memperbesar ketidakpercayaan publik.
Jika aparat salah membaca situasi dan seluruh kritik diperlakukan sebagai ancaman, maka tindakan keamanan dapat menjadi faktor yang justru meningkatkan eskalasi.
Sementara itu, tudingan mengenai masih kuatnya pengaruh pemerintahan sebelumnya di sekitar kekuasaan Prabowo juga perlu dilihat secara lebih terukur.
Dalam sistem pemerintahan, keberlanjutan birokrasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya merupakan hal yang wajar. Persoalannya bukan sekadar apakah seseorang pernah menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya, melainkan apakah pejabat tersebut mampu menjalankan agenda pemerintahan baru secara profesional dan akuntabel.
Karena itu, menurut Amir, isu “bayang-bayang Jokowi” tidak boleh secara otomatis dijadikan penjelasan tunggal atas setiap persoalan pemerintahan Prabowo.
“Yang lebih penting adalah apakah Presiden memiliki kendali efektif terhadap seluruh instrumen pemerintahan dan apakah mekanisme checks and balances berjalan. Kalau itu berjalan, keberadaan orang-orang dari pemerintahan sebelumnya tidak otomatis menjadi sumber chaos,” ujarnya.
Sebaliknya, apabila terjadi konflik kepentingan, dualisme loyalitas, perebutan pengaruh atau kebijakan yang tidak konsisten, persoalan tersebut memang dapat menjadi kerentanan politik.
Dalam perspektif intelijen, Amir mengatakan pemerintah seharusnya membangun sistem early warning yang tidak hanya bekerja ketika kerusuhan sudah terjadi.
Deteksi dini harus mampu membaca perubahan sentimen masyarakat sebelum berubah menjadi mobilisasi massa.
Ada setidaknya empat indikator yang menurutnya perlu diperhatikan.
Pertama, meningkatnya keresahan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Kedua, memburuknya kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Ketiga, munculnya jaringan digital yang secara sistematis menyebarkan provokasi dan disinformasi.
Keempat, munculnya aktor yang mencoba menghubungkan berbagai persoalan lokal menjadi satu narasi nasional yang bersifat konfrontatif.
Namun, sistem peringatan dini tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi.
“Intelijen harus memberikan peringatan kepada pemerintah, bukan menentukan siapa yang boleh mengkritik pemerintah,” tegas Amir.
Menurutnya, pemerintah justru membutuhkan kritik sebagai salah satu sumber informasi untuk mendeteksi potensi kegagalan kebijakan.
Beri Komentar