BANDA ACEH – Peringatan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengenai potensi kekacauan tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto jika masih dibayangi pengaruh serta jajaran peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menuai perhatian.Connie menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pergantian kepemimpinan, tetapi juga menyentuh kualitas tata kelola pemerintahan, penempatan pejabat, kebebasan berpendapat, hingga cara negara merespons kritik masyarakat.
Dalam dialog bersama Refly Harun, Connie menyoroti apa yang dia nilai sebagai kecenderungan penunjukan pejabat berdasarkan Politik balas budi, bukan semata-mata berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.
“Mungkin bedanya ketika para pemimpin itu diambil dari tanda terima kasih ya jadi latar belakangnya apapun tidak dilihat,” ujar Connie.
Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai tindakan represif terhadap kelompok yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Menurut Connie, demokrasi akan menghadapi persoalan serius apabila kritik dibalas dengan serangan, pelaporan hingga kriminalisasi.
“Bagaimana mungkin di negara yang mengaku demokrasi kok bisa orang berpendapat itu kemudian diserang bukan cuma diserang, dipolisikan, dikriminalisasi,” katanya.
Connie bahkan mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat berkembang menjadi ancaman terhadap ketahanan negara apabila praktik kekuasaan tanpa kontrol dibiarkan berlangsung.
“Jadi kalau ini dibiasakan kita enggak perlu nunggu perang dunia ketiganya, kita udah bubar duluan,” pungkasnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan kekhawatiran terhadap potensi kekacauan memang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Namun, menurut dia, analisis mengenai potensi chaos harus dibangun berdasarkan indikator dan fakta intelijen, bukan hanya berdasarkan asumsi politik mengenai siapa yang berada di sekitar Presiden Prabowo.
Amir menilai pemerintahan Prabowo secara kelembagaan sudah memiliki mekanisme early warning untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan stabilitas nasional.
“Pemerintahan Prabowo sudah mengantisipasi jika terjadi kerusuhan. Terlebih lagi Prabowo memiliki latar belakang militer dan pernah berada di Kopassandha. Artinya, persoalan early warning terhadap potensi gangguan keamanan tentu menjadi bagian penting dalam kalkulasi,” kata Amir kepada wartawan, Senin (10/6/2026)
Menurut dia, pengalaman kerusuhan pada Agustus 2025 semestinya menjadi salah satu bahan evaluasi utama pemerintah.
Kerusuhan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 dipicu antara lain oleh kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Affan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob.
Beri Komentar