BANDA ACEH – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung memperingatkan potensi meningkatnya kemarahan masyarakat setelah putusan terkait gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai polemik tersebut dapat memperbesar akumulasi kekecewaan publik yang sebelumnya muncul dalam persoalan ijazah dari Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).Rocky bahkan menyebut ada kemungkinan masyarakat memandang situasi saat ini sebagai momentum untuk menuntut hukuman Politik maksimal terhadap dinasti dari Jokowi.
“Kalau dibayangkan pikiran saya, saya anggap sudah terjadi. Sekarang masalahnya harus diselesaikan di DPR. Jadi, masalah politik. Kita mesti cegah, jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah (Pak Jokowi dan Pak Gibran), akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal bagi dinasti Jokowi,” ungkap Rocky Gerung, dikutip Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, keresahan yang berlangsung selama bertahun-tahun dapat berkumpul menjadi tekanan politik yang lebih besar.
Rocky menilai pengadilan baru-baru ini juga seolah-olah mengalihkan persoalan kepada DPR. Ia memandang langkah tersebut berpotensi menjadikan parlemen sebagai arena baru bagi perdebatan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
“Coba saya ulas aja nih. Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan karena dua-duanya dimenangkan. Tapi implikasi dari cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR,” kata Rocky.
Bagi Rocky, perubahan arena pembahasan tersebut perlu dicermati karena persoalan yang masuk ke wilayah politik berpotensi melibatkan lebih banyak kepentingan. Ia mengingatkan bahwa reaksi masyarakat tidak cukup dipahami hanya melalui proses hukum, tetapi juga melalui perkembangan opini dan kepercayaan publik.
Meski demikian, penilaian Rocky bahwa MK seolah-olah menyerahkan persoalan kepada DPR merupakan interpretasinya atas putusan tersebut. Makna dan konsekuensi hukum putusan tetap perlu merujuk pada amar serta pertimbangan resmi MK.
Rocky juga menyinggung fenomena pencopotan foto dari Wapres Gibran. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai salah satu indikasi dampak politik yang menurutnya perlu diperhatikan setelah putusan MK.
“Kita lihat misalnya gejala beberapa hari ini, beberapa daerah ketua DPRD-nya dia turunin aja fotonya Gibran. Jadi bayangkan impact politik dari putusan Mahkamah itu,” tuturnya.
Ia juga mengemukakan penilaiannya mengenai dugaan publik terkait dokumen pendidikan Gibran. Rocky mengatakan masyarakat merasa dugaan bahwa Gibran tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti.
Beri Komentar