“Terkait hasil pra-rekon yang kemarin dilaksanakan di Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat, kami sudah menindaklanjuti pembayaran KP Desa yang terdapat selisih bayar dari satu persen dan empat persen. Untuk pembayaran satu persen dari Juni 2025 sampai dengan Mei 2026, SP2D-nya sudah kami keluarkan per tanggal 17 Juli,” jelas Iqbal.
Dalam proses penyelesaian pembayaran tersebut, Iqbal mengungkapkan terdapat kendala teknis berkaitan dengan penggunaan Virtual Account (VA). Melalui pra-rekonsiliasi, pihaknya mendapatkan penjelasan mengenai adanya masa berlaku pada VA yang digunakan untuk pembayaran.
“Pada saat pra-rekon kemarin baru ada kejelasan bahwa Virtual Account ini ada masa kedaluwarsanya. Mungkin itu yang menjadi salah satu kendala teknis dalam proses pembayaran. Untuk tahun 2025 dan 2026 sebenarnya seluruh bahannya sudah kami siapkan,” ungkapnya.
BPKD Kabupaten Aceh Barat, lanjut Iqbal, berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembayaran yang masih perlu ditindaklanjuti. Sejumlah selisih lainnya yang ditemukan dalam proses rekonsiliasi juga telah masuk dalam proses penyelesaian.
“Insyaallah setelah hari Senin, saat kembali bertugas di kabupaten, akan kami selesaikan segera. Kemudian untuk selisih yang lainnya juga sudah berproses,” kata Iqbal.
Sarwika menegaskan bahwa sinergi antara BPJS Kesehatan, KPPN dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat untuk memastikan kepesertaan JKN masyarakat tetap aktif sekaligus menjaga keberlangsungan Program JKN.
“Kita pastikan sama-sama peserta JKN masyarakat kita aktif, karena kita tidak tahu kapan masyarakat kita akan sakit dan tentunya biayanya tidak bisa kita perkirakan dari sekarang. Karena itu, mari sama-sama kita jaga agar masyarakat tetap terlindungi dalam Program JKN,” pungkas Sarwika.[]
Editor : Biro Meulaboh.
Beri Komentar