BANDA ACEH – Unggahan Sekretariat Kabinet (Setkab) yang menampilkan video 500 ribu warga dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI menuai perdebatan setelah muncul video mahasiswa yang meneriakkan “Prabowo bedebah” di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI).Video aksi mahasiswa tersebut merupakan bagian dari aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan. Dalam aksi itu, salah satu orator menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang gagal dan menyampaikan sejumlah kritik terhadap pemerintah.
Tak lama setelah video aksi tersebut beredar, Setkab mengunggah video dengan thumbnail bertuliskan, “IRONI DEMO ‘PRABOWO BEDEBAH’ — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN.”
Unggahan tersebut kemudian menjadi sorotan karena dinilai menempatkan kritik mahasiswa berhadapan dengan jumlah masyarakat yang menghadiri rangkaian acara perayaan kemerdekaan.
Sejumlah warganet mempertanyakan penggunaan narasi tersebut karena kehadiran masyarakat dalam acara perayaan HUT RI tidak otomatis dapat dimaknai sebagai dukungan Politik kepada Presiden Prabowo.
Perdebatan pun berkembang dari sekadar aksi demonstrasi menjadi persoalan mengenai cara akun resmi pemerintah merespons kritik yang disampaikan masyarakat.
Kehadiran di Acara HUT RI Tak Otomatis Dukungan Politik
Rangkaian perayaan HUT ke-81 RI memang melibatkan kegiatan yang dihadiri masyarakat dalam jumlah besar. Namun, kehadiran warga dalam acara hiburan atau perayaan kemerdekaan tidak serta-merta menunjukkan tingkat kepuasan atau dukungan politik terhadap pemerintah.
Karena itu, penggunaan jumlah peserta acara sebagai pembanding terhadap aksi mahasiswa memunculkan pertanyaan mengenai konteks yang ingin dibangun melalui unggahan tersebut.
Kritik juga diarahkan pada penggunaan akun resmi pemerintah untuk merespons aksi yang bernuansa politik. Akun pemerintah pada prinsipnya merupakan kanal komunikasi publik sehingga setiap unggahan berpotensi dibaca sebagai representasi sikap institusi.
Perdebatan mengenai unggahan Setkab tersebut juga muncul ketika sejumlah persoalan bencana masih menjadi perhatian publik, termasuk gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di Kalimantan.
Presiden Prabowo hingga kini disebut belum meninjau langsung lokasi gempa di NTT. Istana menyatakan rencana kunjungan Presiden masih dipertimbangkan, sementara penanganan dampak bencana tetap dilakukan pemerintah bersama aparat dan pihak terkait di lapangan.
Situasi tersebut membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada respons pemerintah terhadap kritik politik, tetapi juga pada prioritas komunikasi pemerintah ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan kebencanaan.
Beri Komentar