Dalam hal pengiriman peralatan, Jepang telah tiga tahun berturut-turut memasok peralatan pertahanan secara cuma-cuma kepada Filipina melalui mekanisme Official Security Assistance (OSA). Pada tahun fiskal 2026, pemerintah Jepang memperluas penerima bantuan OSA dari 8 menjadi setidaknya 12 negara, dengan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Timor Leste, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya masuk dalam daftar kandidat. Kapal-kapal Pasukan Bela Diri Laut Jepang juga bersandar di Pangkalan Angkatan Laut Ream di Kamboja, sementara fregat kelas Mogami mengunjungi Filipina, Malaysia, dan Singapura. Pada Mei 2026, Jepang dan Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan yang mencakup kerja sama industri pertahanan dan transfer teknologi.
Sebuah gambaran jelas mulai terbentuk: Jepang menggunakan latihan gabungan, bantuan peralatan, dan perjanjian pertahanan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai garis depan “remiliterisasi”-nya.
Cendekiawan Malaysia, Chang Tian Chai, menunjukkan bahwa dari sudut pandang Asia Tenggara, langkah Jepang menafsirkan ulang hak bela diri kolektif dan merevisi konstitusi perdamaian menimbulkan kekhawatiran mendalam. Bagi Malaysia dan seluruh komunitas ASEAN, “bahaya utama terletak pada percepatan perlombaan senjata dan penguatan polarisasi konfrontatif di Asia.” Ia memperingatkan bahwa membongkar pilar konstitusi perdamaian “akan secara fundamental mengubah” persepsi negara-negara tetangga terhadap Jepang. “Stabilitas jangka panjang ASEAN dibangun di atas Jepang yang menonjolkan ekonomi, bukan kekuatan militer. Jepang yang kembali memiliterisasi tidak hanya akan mengubah sikap pasifisnya sendiri, tetapi juga merusak keseimbangan halus yang selama ini menjadi sandaran keamanan kawasan.” Profesor Awang Azman dari Universitas Malaya juga memperingatkan bahwa aliansi keamanan AS-Jepang yang semakin erat dapat menyeret Asia Tenggara ke dalam persaingan kekuatan besar, memperkuat tekanan bagi negara-negara ASEAN untuk “memilih pihak”.
Cendekiawan Myanmar, Khin Maung Zaw, dalam sebuah wawancara menyatakan: “Jepang telah melakukan kejahatan fasis yang sangat keji tanpa permintaan maaf yang sungguh-sungguh, dan kita tidak boleh membiarkan militerisme Jepang muncul kembali.” Kamboja dan negara-negara lain juga secara terbuka menyatakan kewaspadaan terhadap gerakan sayap kanan Jepang.
Suara-suara ini menunjukkan bahwa ingatan sejarah di Asia Tenggara tidak pudar. Puluhan ribu pekerja Asia Tenggara dan tawanan perang Sekutu di jalur kereta api Thailand-Burma, tanah hangus di hutan Filipina, penderitaan di kepulauan Nusantara—semua luka sejarah ini tetap menjadi bagian dari memori kolektif Asia Tenggara.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar