Ia meminta publik menunggu langkah penyidik karena Nusron belum berstatus tersangka dalam kasus tersebut.
“Bahkan Kang Nusron kan juga masih belum dipanggil kan, jadi kita tunggu saja bagaimana prosesnya,” kata Kiai Muhib.
KPK sebelumnya menyatakan penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Penyidik dapat memeriksa Nusron apabila membutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan.
KPK juga menyatakan akan meminta pihak-pihak terkait bersikap kooperatif apabila penyidik membutuhkan keterangan untuk mengungkap perkara tersebut.
Hingga kini, Nusron Wahid belum berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut.
Nusron Sempat Raih 207 Suara di Muktamar NU
Nama Nusron Wahid memang sempat mencuat dalam penjaringan bakal calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026.
Dalam tabulasi pencalonan, Nusron memperoleh 207 suara dan masuk dalam jajaran lima besar.
Namun, Nusron tidak dapat melanjutkan proses pencalonan karena terbentur persyaratan administratif.
Jabatan Nusron sebagai menteri masuk dalam kategori jabatan Politik berdasarkan ketentuan dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU.
Nusron sebenarnya memenuhi persyaratan pengalaman organisasi karena pernah menjadi pengurus harian PBNU dan memimpin badan otonom NU.
Namun, ketentuan mengenai larangan menduduki jabatan politik membuat proses pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU tidak berlanjut.
Sementara itu, isu dugaan aliran dana yang terkait dengan Muktamar ke-35 NU masih membutuhkan penelusuran dan klarifikasi dari pihak berwenang.
Publik kini menunggu hasil penyidikan KPK untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara perkara dugaan suap pengurusan HGB dengan isu yang beredar mengenai Muktamar NU.
Beri Komentar