Laporan itu menyoroti aktivitas Coaltrade Services International, anak usaha Adaro yang berbasis di Singapura, dalam perdagangan batu bara yang berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia.
Global Witness memperkirakan pengaturan bisnis tersebut berpotensi membuat Adaro membayar pajak hingga US$125 juta lebih rendah daripada yang mungkin dibayarkan jika keuntungan terkait dikenai pajak di Indonesia selama periode 2009–2017.
Angka tersebut merupakan estimasi Global Witness, bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan KPK dalam penyidikan perkara pajak Banjarmasin saat ini.
Laporan tersebut juga mengungkap peningkatan rata-rata komisi penjualan Coaltrade dari sekitar US$4 juta per tahun sebelum 2009 menjadi sekitar US$55 juta per tahun selama periode 2009–2017.
Global Witness menyebut lebih dari 70 persen batu bara yang diperdagangkan Coaltrade dalam periode tersebut berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Keuntungan dari aktivitas perdagangan itu dibukukan di Singapura, yang menurut laporan tersebut memiliki tingkat pajak rata-rata lebih rendah dibandingkan Indonesia.
Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai struktur transaksi, penempatan keuntungan, dan besaran pajak yang semestinya dibayarkan di Indonesia. Namun, dugaan penghindaran pajak yang diangkat Global Witness pada 2019 harus dibedakan dari dugaan korupsi perpajakan yang kini sedang ditangani KPK.
Kedua perkara tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai satu rangkaian tindak pidana tanpa bukti yang menghubungkannya.
Garibaldi Thohir dikenal sebagai pengusaha yang terkait dengan kelompok usaha Adaro. Karena itu, perkembangan penyidikan terhadap perusahaan yang berhubungan dengan kelompok tersebut menempatkan Boy dalam sorotan publik.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara tanggung jawab korporasi, kepemilikan perusahaan, dan pertanggungjawaban pidana pribadi.
Data yang tersedia dalam pemberitaan mengenai penyidikan KPK belum menunjukkan bahwa Boy Thohir telah ditetapkan sebagai tersangka atau bahwa penyidik telah membuktikan dirinya memerintahkan, melakukan, maupun menerima manfaat dari dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak.
Karena itu, fokus pengusutan yang relevan adalah memastikan siapa yang mengambil keputusan atas transaksi yang dipersoalkan, bagaimana mekanisme perpajakan dijalankan, apakah terdapat komunikasi atau kesepakatan dengan pemeriksa pajak, serta siapa yang memperoleh manfaat dari transaksi tersebut.
Jika ditemukan bukti keterlibatan pengurus atau pihak lain, penyidik dapat menelusuri pertanggungjawaban masing-masing berdasarkan peran dan bukti yang tersedia. Sebaliknya, kepemilikan atau hubungan dengan perusahaan saja tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang melakukan korupsi.
Beri Komentar