Meski demikian, kebutuhan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi. Sejumlah jabatan masih kosong sehingga tugas dan tanggung jawabnya harus dirangkap oleh pejabat lain.
Irfan menekankan, kondisi tersebut membuat kementerian harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Tenaga alih daya atau outsourcing juga dimanfaatkan untuk membantu menutupi kekurangan personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kementerian.
“Karena itu semua sumber daya kita kerahkan. Termasuk outsourcing-outsourcing kita kerahkan untuk menutup kekurangan itu. Dan alhamdulillah 2026 dianggap sebagai haji yang paling berhasil dibanding tahun-tahun sebelumnya,” bebernya.
Menurut Irfan, pengerahan tenaga pendukung tersebut dilakukan agar pelayanan kepada jemaah haji tetap berjalan di tengah proses pembentukan organisasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang masih berlangsung.
“Karena itu dengan berbagai kelemahan, dengan kekurangan kita ambil mana yang bisa (sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan) dalam rangka memberikan pelayanan kepada jemaah haji,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi akan dilakukan secara bertahap ketika kebutuhan tenaga kerja di Kementerian Haji dan Umrah telah terpenuhi secara lebih ideal. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan penempatan personel sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Kementerian Haji dan Umrah juga menyatakan menghormati perhatian serta kritik masyarakat sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penjelasan mengenai pengangkatan tenaga ahli dan kondisi kepegawaian tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban informasi kepada publik
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru